Butuh Persiapan, Pengusaha Minta Pelarangan Ekspor Timah Dilakukan Bertahap

JAKARTA - Pejabat sementara (Pjs) Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto meminta pemerintah meninjau kembali keputusan untuk melakukan pelarangan ekspor timah ke luar negeri.

Ia berpendapat, sebelum menutup keran ekspor ke luar negeri, pengusaha dan stakeholder lainnya perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu.

"Perlu kesiapan bagi semua stakeholder baik bagi penambang, smelter, pelaku ekspor, industri manufakturnya sebagai penyerap hilirisasi timah tersebut. Oleh karena itu, kita di kadin meminta agar larangan ekspor timah tersebut dilakukan secara bertahap," ujarnya di Jakarta, Senin, 26 September.

Ia menambahkan, industri timah di dalam negeri masih membutuhkan banyak persiapan yang perlu dilakukan oleh semua pihak agar tidak menyebabkan penurunan devisa ekspor secara drastis sedangkan penyerapan di hilir masih belum maksimal.

Kadin mencatat, saat ini serapan timah dalam negeri baru mencapai 5 persen dari keseluruhan produksi logam timah nasional.

"Hilirisasi memang berdampak positif pada nilai tambah produk tambang minerba, oleh karena itu sudah selayaknya kita dukung tapi perlu kesiapan bagi semua stakeholder. Perlu banyak kesiapan yang harus dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, terkait berapa lama waktu persiapan yang dibutuhkan pengusaha timah, Carmelita bilang membutuhkan waktu selama 10 tahun.

Namun, lanjutnya, persiapan ini bisa lebih cepat jika pemerintah mengeluarkan roadmap agar persiapan bisa dilakukan sambil pemerintah mulai memberlakukan pelarangan ekspor secara bertahap.

"Harus ada roadmap agar sambil jalan. Awalnya cita-cita 10 tahun tapi saat kita berjalan kan bisa saja lebih cepat. Ini hanya kira-kra tapi dalam perjalanannya kalau ada roadmapnya tahun sekian akan ada begini, tahun sekian akan ada begini. Itu akan terlihat sendiri," ujarnya.

Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo berencana akan melarang ekspor timah dan bauksit pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah ingin membangun industri hilirisasi kedua mineral tersebut di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa diserap di dalam negeri.

Dirinya yakin, dengan menyetop ekspor kedua mineral tersebut dapat menambah pemasukan Indonesia hingga 20 kali lipat.

"Setelah nikel, tahun ini kita akan setop ekspor timah dan bauksit," ujar Jokowi dalam acara Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Jumat 5 Agustus.

Ia membeberkan, saat Indonesia masih mengekspor bahan mentah nikel ke luar negeri dan telah mengantongi Rp15 Triliun per tahun.

Namun, saat ekspor bahan mentah dihentikan, Indonesia mampu meraup keuntungan hingga Rp300 Triliun pada tahun 2021.

"Itu baru satu komoditi. Dari Rp15 triliun lompat ke Rp300 triliun, naik 20 kali lipat. Sampai kita digugat WTO dan perkaranya beum selesai sampai sekarang akans aya hadapi," ujarnya.