Penopang Ekonomi Warga Bangka Tengah, Bupati dan Kades Bertemu Legislator DPR Sikapi Rencana Larangan Ekspor Timah

BANGKA - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Algafry Rahman mulai menyikapi rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor timah.

"Sebagai daerah penghasil timah tentu saja ini perlu kita sikapi apalagi tidak bisa kita pungkiri ekonomi masyarakat masih tergantung dengan produksi timah," katanya usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI membahas nasib pertambangan timah rakyat, di Koba, Antara, Jumat, 9 Desember. 

Bupati bersama seluruh kepala desa bertemu langsung dengan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pati Jaya yang merupakan legislator Daerah Pemilihan (dapil) Bangka Belitung, membahas dan berdiskusi terkait dampak bagi masyarakat di daerah penghasil timah atas kebijakan pelarangan ekspor timah.

"Memang perlu pengkajian kembali berkaitan dengan rencana penutupan eksport timah ini, sehingga masyarakat kita masih bisa memberikan dan menikmati proses penambangan yang ada di daerah ini," katanya.

Anggota DPR RI Bambang Pati Jaya memaklumi dan berjanji membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah terkait permasalahan timah.

“Kita telah mendengarkan aspirasi para kepala desa terkait berbagai persoalan pertimahan yang ada di masyarakat dan memang masyarakat mulai kuatir terhadap rencana penghentian ekspor timah dan hilirisasi pada 2023," ujarnya.

Menurut dia, memang perlu perencanaan dan mitigasi yang tepat dalam menyikapi bisnis timah dan hilirisasi dari produk timah.

"Memang kita belum sepenuhnya mendukung adanya rencana mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor timah itu," ujarnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam Indonesia Tin Conference 2022 di Jakarta beberapa waktu lalu, mengungkapkan alasan larangan ekspor karena serapan hilirisasi balok timah (tin ingot) masih sangat rendah yakni sebesar 5 persen.

"Dari sekian banyak produk, hanya kurang lebih 5 persen yang lebih hilir dari tin ingot yang dikelola di dalam negeri. Ini PR (Pekerjaan Rumah) paling besar ketika pelarangan ekspor tin ingot terjadi," kata Ridwan yang saat ini juga menjabat Pj Gubenur Babel .

Menurut Ridwan, serapan balok timah di hilir masih belum optimal. Ia khawatir industri dalam negeri tidak mampu menampung pasokan tin ingot begitu larangan ekspor terbit.

Ia menyebut dari data yang dihimpun, memang belum banyak industri hilir yang bisa menyerap tin ingot hasil hilirisasi. Di sisi lain, industri hilir seperti otomotif dan elektronik yang sudah ada pun memiliki jaringan rantai pasok sendiri.

"Ketika hilirisasi ini nanti jadi kewajiban, bagaimana kita menyiapkan diri, misalnya, jangan sampai kita bisa buat tapi tidak bisa jual," katanya.