Terkait Wacana Penghentian Ekspor Timah, Kementerian ESDM Sebut Indonesia Harus Siapkan Industri Pengolahan Secara Masif
Ilustrasi. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Rencana pemerintah melarang ekspor bauksit dan timah pada tahun ini merupakan upaya untuk bisa membangun hilirisasi mineral. Untuk itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mempersiapkan informasi dan data terkait timah di Indonesia.

"Terus terang kami sedang siapkan bahan untuk menteri ESDM menyampaikan informasi dan data apa yang terjadi dengan timah di Indonesia sehingga nanti saat dibuat keputusan, kondisi terbaiklah yang terjadi," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa 21 Juni.

Kondisi terbaik itu lanjutnya, merupakan kondisi dimana Indonesia harus mempersiapkan industri pengolahan timah di dalam negeri agar bisa memanfaatkan logam timah dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, hingga saat ini hanya 2 persen timah yang terserap di dalam negeri, sedangkan 98 persen lainnya diekspor dalam bentuk balok timah atau inglot.

"Jadi kalau nanti kita betul-betul larang ekspor dalam bentuk ingot berarti kita harus siapkan industri pengolahannya dalam jumlah yang masif. Bisa saja industrinya dibangun atau seharusnya memang kita bangun karena sejak tahun 70an ingot sudah dijual dan kita belum pernah menghilirkannya, hanya 2 persen saja," ujarnya menjelaskan.

Untuk itu pihaknya saat ini tengah gencar melakukan diskusi dan antisipasi untuk menyiapkan industri dan cara menggaet investor untuk membangun industri hilirisasi timah di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melarang ekspor bauksit dan timah pada tahun ini sebagai upaya untuk bisa membangun hilirisasi mineral.

Dalam Road to G20: Investment Forum "Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif" Rabu 18 Mei, Bahlil mengatakan larangan tersebut merupakan interpretasi arahan Presiden Jokowi untuk membangun hilirisasi dan membangun industri berbasis energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.

"Kami dari Kementerian Investasi menterjemahkan dengan transformasi ekonomi lewat hilirisasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Nikel, kita setop. Bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 bauksit akan kita setop dan di 2022 akhir kita juga akan setop ekspor timah," katanya.

Menurut Bahlil, dihentikannya ekspor mineral akan mendorong terjadinya hilirisasi yang memberikan nilai tambah maksimal bagi dalam negeri.