Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) disebutkan menyelenggarakan Lomba Bedah Data APBD 2022 sebagai upaya mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pentingnya mengelola data dan informasi yang terintegrasi baik dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Nah inilah yang sedang kita terus lakukan di Kementerian Keuangan. Membangun sebuah kultur atau institusi yang data driven, evidence based, dan kemudian dilengkapi dengan sebuah kemampuan untuk analisa dari data-data dan informasi itu menjadi penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 16 September.

Menurut Menkeu, seiring kemajuan teknologi tersebut masyarakat dan seluruh stakeholder bersama-sama dengan pemerintah dapat turut memahami dan mengawasi aliran dana baik dalam APBN maupun APBD.

“Sekarang ini jajaran Kemenkeu akan terus tingkatkan kemampuan untuk mengelola tidak hanya sistem keuangan negara, tapi juga membaca dan menganalisa data. Tujuannya untuk bisa terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara sebagai bendahara negara, dan juga untuk terus meningkatkan akuntabilitas ke publik,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas di dalam mengelola transfer keuangan dan dana desa.

“Ini adalah sebuah upaya dari Kementerian Keuangan untuk bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat luas mengenai sepertiga APBN ditransfer ke daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah, serta untuk bisa menyebarluaskan akuntabilitas publik,” kata dia.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan lomba bedah data yang diselenggarakan dapat menjadi solusi untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana cara menerjemahkan dan menganalisis data keuangan serta mengenal pilihan kebijakan pemerintah.

“Jadi sebetulnya by sistem itu adalah sesuatu yang sederhana namun di dalam kenyataannya banyak masyarakat yang belum memahami,”tegas dia.

Adapun, pada acara lomba bedah data kali ini, telah terpilih sejumlah 6 finalis lomba dari total 162 peserta yang terdaftar. Menkeu sendiri berharap, agar ide dan inovasi dari berbagai peserta dapat menjadi masukan bagi perbaikan dalam kinerja pengelolaan anggaran.

“Inovasi dan ide-ide yang muncul dari para peserta dan berbagai proposal yang disampaikan, saya harap tidak going wasted atau tidak menjadi hal yang percuma. Saya berharap tentu dari proses ini bisa memanfaatkan berbagai proposal untuk melihat berbagai hal kemungkinan yang bisa digunakan,” sebut Menkeu Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang APBN 2022 jumlah anggaran yang digelontorkan pusat ke pemda pada tahun ini mencapai Rp769,6 triliun dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Angka tersebut merupakan 28,35 persen dari keseluruhan belanja negara yang sebesar Rp2.714,2 triliun.

Sementara dalam pembahasan RUU APBN 2023 pemerintah bersama DPR saat ini, ditetapkan rancangan alokasi TKDD sebesar Rp814,7 triliun dari total belanja negara Rp3.061,2 triliun.