Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa target pendapatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 adalah sebesar Rp2.266,7 triliun hingga Rp2.398,8 triliun.

“Target ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan estimasi Rp1.884,6 triliun sampai dengan Rp1.967,4 triliun,” ujar Menkeu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Selasa, 31 Mei.

Diungkapkan pula oleh bendahara negara jika sektor Penerimaan Pajak Bukan Negara diyakini dapat mencapai angka Rp380,1 triliun hingga Rp427,3 triliun.

“Sementara hibah tahun depan diproyeksi sebesar Rp2 triliun sampai Rp4,1 triliun,” tuturnya.

Adapun dari sisi belanja, estimasi pemerintah dalam RAPBN mencapai Rp2.795,9 triliun hingga Rp2.993,4 triliun. Nilai ini dialokasikan ke belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.995,7 triliun sampai Rp2.161,1 triliun, serta untuk transfer ke daerah sebesar Rp800,2 triliun hingga Rp832,4 triliun.

“Dengan pendapatan negara dan belanja ini maka defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp529,2 triliun sampai dengan Rp594,6 triliun atau setara dengan 2,62 persen hingga 2,90 persen dari PDB (produk domestik bruto) sesuai dengan ketentuan di bawah 3 persen,” tegasnya.

Lebih lanjut, bendahara negara menerangkan selisih kebutuhan anggaran negara tahun depan akan dibiayai melalui penarikan utang netto maupun investasi.

“Rasio utang akan berada di level 40,58 persen sampai 42,42 persen dari PDB,” kata dia.

“Arsitektur APBN 2023 didesain untuk konsolidasi fiskal dengan tetap mendukung penguatan recovery dan reformasi struktural dalam rangka mendukung transformasi ekonomi,” tutup Menkeu Sri Mulyani