Direksi Garuda Indonesia Dinilai Tidak Lakukan Penghematan Biaya Operasional, Serikat Karyawan Desak Erick Thohir Evaluasi

JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi PT Garuda Indonesia (Persero). Evaluasi ini dinilai penting demi menjaga keberlangsungan bisnis maskapai nasional tersebut.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Sekarga Tomy Tampatty mengatakan bahwa evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk menyikapi pernyataan Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza yang mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu penyelamatan Garuda dari ancaman kepailitan.

Namun, lanjut Tomy, pemerintah ragu karena melihat tidak adanya skema yang jelas dari manajemen termasuk rencana bisnis ke depan sehingga pemerintah ragu untuk membantu Garuda Indonesia. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan.

"Kami berharap Menteri BUMN dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi Garuda Indonesia saat ini, evaluasi ini sangat penting dilakukan demi untuk menjaga kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia," ujarnya, di Jakarta, Senin, 22 November.

Tak hanya itu, kata Tomy, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga meminta agar pemerintah mampu bersikap profesional dengan menempatkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di berbagai BUMN seperti Garuda Indonesia. Sehingga dapat terus tumbuh dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau politik.

Sebelum adanya sorotan dari Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, menurut Tomy, di internal Garuda Indonesia sudah ada kritik dari salah satu Dewan Komisaris pada tanggal 2 Juni 2021, di mana isinya menyoroti kinerja Direksi yang tidak melakukan beberapa poin penting.

"Di antaranya tidak adanya penghematan biaya operasional. Tidak adanya Informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor, tidak adanya evaluasi/perubahan penerbangan route yang merugi dan cash flow manajemen yang tidak dapat dimengerti," ucapnya.

Karena hal itu, Tomy mengatakan dirinya yang merupakan bagian internal Garuda pun meragukan hal yang sama seperti oleh kedua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan salah satu Dewan Komisaris.

"Kami memandang kritik yang disampaikan adalah bagian dari dukungan terhadap kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia," tuturnya.