Bagikan:

JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia Bersatu meminta dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia dari kesulitan keuangan. Menurut mereka, perusahaan penerbangan nasional ini menghadapi dua permasalahan utama yang harus menjadi perhatian para pengambil keputusan.

Koordinator Sekber Garuda Indonesia Bersatu, Tomy Tampatty mengatakan permasalahan yang pertama adalah mengenai keuangan terutama utang yang cukup besar ditambah lagi dengan menurunnya kinerja operasional akibat dari dampak COVID-19.

"Kedua adalah permasalahan fundamental bisnis yang perlu ditata kembali dan dikelola secara optimal  guna mengoptimalisasi pendapatan," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 10 Agustus.

Karena itu, kata Tomy, sangat dibutuhkan orang yang sangat mengerti di bidang bisnis penerbangan. Menurut dia, manajemen melakukan kesalahan asumsi bahwa masalah Garuda Indonesia hanya masalah keuangan semata, termasuk restrukturisasi utang sebagai pilar utamanya, tetapi belum menyentuh akar masalahnya dan cenderung memindahkan masalah jangka pendek menjadi masalah jangka panjang.

"Padahal masalah fundamental bisnis untuk penciptaan laba itu yang jauh lebih penting yang selama ini agak terabaikan seperti dalam hal ketepatan memilih alat produksi, ketepatan memilih rute yang diterbangi dan ketepatan people process technology yang dijalankan sehingga bisnisnya menjadi untung," ujarnya.

Ke depan, kata Tomy, Indonesia juga perlu mengembangkan ecosystem aviasi dan pariwisata ini dalam suatu strategi bertahan dan tumbuh melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antar BUMN/BUMD, Swasta UMKM dan Pemerintah serta semua stakeholder.

"Bahwa kedatangan kami ke kantor Menteri BUMN, ini semata-mata ingin memohon dukungan kepada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir dalam hal penyelamatan flag carrier Garuda Indonesia," tuturnya.

Ia memaparkan terdapat dua harapan yang disampaikan oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia Bersatu kepada Erick. Pertama, Erick perlu menyelamatkan Garuda Indonesia tanpa opsi PKPU.

Kedua, Serikat Karyawan Garuda Indonesia Bersatu berharap Kementerian BUMN dapat mengambil keputusan terbaik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 13 Agustus 2021.

"Nanti Bapak Menteri BUMN dapat mengambil keputusan yang terbaik atas semua mata acara agenda RUPS," ucapnya.

Kinerja keuangan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tak kunjung membaik pada 2021. Garuda Indonesia tengah dilanda utang hingga Rp70 triliun.

Dikutip dari Bloomberg, Senin 24 Mei, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perusahaan penerbangan pelat merah ini sedang dalam kondisi berat secara finansial. Menurutnya, Garuda Indonesia memiliki utang sebesar 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp70 triliun.

Jumlah utang tersebut bertambah lebih dari Rp1 triliun per bulannya seiring dengan penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pada pemasok.