JAKARTA – Aktivitas jual-beli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 22 Maret 2023 tampak ramai. Pengunjung memadati hampir setiap lorong blok pasar, terutama Blok A dan Blok B. Meski antusiasme masyarakat datang ke pasar tradisional mulai meningkat, tetapi kondisinya memang belum sepenuhnya normal. Belum bisa dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19.
Pada 2017-2019, menurut Ika pedagang pakaian muslim di Blok A, pesanan lazimnya sudah muncul setidaknya sejak dua atau tiga bulan sebelum Ramadan. Banyak reseller luar daerah yang datang memesan untuk dijual lagi di daerahnya.
“Tapi kalau sekarang paling hanya beberapa saja. Dulu bisa 20-30 kodi, saat tahun-tahun pandemi 10 kodi saja sudah bagus,” kata Ika saat dihubungi VOI pada 22 Maret 2023.
Saat ini, mayoritas pesanan hanya berasal dari Jabodetabek. Pakaian muslim perempuan yang umumnya lebih laku terjual, termasuk jilbab dan mukena.
Namun, untuk penjualan nongrosir sejauh ini tetap stabil. Jumlah pembeli cenderung meningkat jelang Ramadan dan biasanya terus berlanjut hingga H-7 Lebaran atau setidaknya setelah THR dari perusahaan cair.
“Tapi tetap tidak seramai sebelum pandemi meski sudah ditunjang lewat penjualan online,” ucap Ika.
Perputaran uang sebelum pandemi di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, menurut Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin bisa mencapai Rp200 miliar per hari. Bahkan, lebih saat momen Ramadan dan Lebaran. Estimasi dilihat dari puluhan ribu kios yang ada di pasar tersebut.
Kondisi menyusut drastis ketika pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi pada 2020-2022.
Meski belum kembali normal, tetapi bukan berarti memburuk. Pasar Tanah Abang bukan satu-satunya indikator aktivitas ekonomi masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat selama momen Ramadan dan Lebaran secara keseluruhan masih terjaga, bahkan cenderung mengalami peningkatan.
Tahun lalu saja, berdasar laporan Bank Indonesia (BI), perputaran uang pada momen Ramadan di DKI Jakarta mencapai Rp30,02 triliun. Uang masuk sebesar Rp 4,08 triliun, sedangkan uang keluar dari BI DKI Rp 34,11 triliun.
BACA JUGA:
Sedangkan pada Ramadan 2021, uang yang masuk Rp 7,87 triliun, sedangkan yang keluar Rp 34,82 triliun sehinggga perputaran uang di DKI Jakarta Rp 26,95 triliun.
Artinya, perputaran uang pada momen Ramadan di DKI Jakarta pada 2022 meningkat Rp3 triliun dari periode sama pada 2021. Pada 2023, Bank Indonesia juga memprediksi perputaran uang akan kembali meningkat. Tidak hanya di Ibu Kota, melainkan di seluruh Indonesia.
Menjaga Daya Beli
Sejauh ini, pemerintah memang terus melakukan berbagai upaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga dan penebalan perlindungan sosial terutama bagi kalangan tidak mampu.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemberian bantuan sosial akan kembali berlanjut menjelang Lebaran.
Kementerian Perdagangan pun sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok pada momen Ramadan dan Lebaran 2023. Sehingga, kenaikan harga tidak terlalu signifikan dan tetap terjangkau masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara, Bank Indonesia juga sudah menyiapkan strategi untuk memastikan ketersediaan uang tunai. Bank Indonesia, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S, siap memperluas kerja sama dengan perbankan di seluruh Indonesia untuk memperbanyak titik penukaran uang.
"Khusus di Jabodebek ada 599 titik atau dengan uang Rp48,2 triliun,” kata Aida dilansir dari Kontan.
Juga, kerja sama dalam menyediakan layanan untuk para wholesale yang memerlukan ritel khas pada 20 Maret sampai 20 April 2023. Bank Indonesia akan memastikan ketersediaan uangnya dengan perbankan.
“Kebutuhan uang tunai pada Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa mencapai Rp195 triliun atau meningkat 8,22 persen dari tahun lalu. Ini seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat,” imbuhnya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, aktivitas ekonomi masyarakat pada momen Ramadan dan Lebaran selalu memberikan dampak positif mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa, pemerintah perlu memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Terkait
