Seragam Baru Kementerian ATR BPN: Percuma Jika Tongkat Komando dan Baret Tak Mampu untuk Gebuk Mafia Tanah

JAKARTA - Para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR BPN sudah tampil beda. Bak militer, di seragam mereka muncul penambahan atribut tanda pangkat yang dipakai lengkap saat mengenakan pakaian dinas harian.

Atribut lainnya, ditambahkan pula tongkat komando dan baret. Tujuannya, kata Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto, agar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih, saat sudah masuk dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

Selain rasa percaya diri, atribut tersebut juga melambangkan kewibawaan Kakanwil dan Kakantah harus mampu menjaga wibawa ketika melaksanakan tugas.

“Kita ciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah. Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” tambah Hadi.

Atribut baru tersebut diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta pada 26 Juli 2022. 

Hadi memang meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forkopimda Plus demi menciptakan performance dan koordinasi yang baik. Sebab, untuk mengatasi ragam masalah konflik agraria, terutama tumpang tindih antara perusahaan dan masyarakat butuh sinergitas antar lembaga: Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, badan peradilan, dan Kementerian ATR BPN.

"Ini adalah hal-hal kita upayakan kolaborasi antara institusi-institusi. Dan paling penting kita harus turun ke lapangan mendengarkan secara langsung apa keluhan mereka. Sehingga kalau kita bisa mendengarkan secara langsung, kita bisa mengurai permasalahan dan bisa kita koordinasikan," ucap Hadi dalam keterangan tertulisnya di situs resmi Kementerian ATR BPN.

Urgensi Tongkat Komando dan Baret

Langkah Hadi menuai kritik. Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Junimart Girsang mempertanyakan urgensi pemakaian seragam ala tentara bagi para pejabat dan pegawai ATR BPN. Selain aneh juga sulit dipahami dari frame of reference yang digunakan Menteri Hadi Tjahjanto soal pemilihan seragam baru. Apakah dengan pemakaian seragam baru ikut memengaruhi kinerja dari Kementerian ATR/BPN?

“Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” kata Junimart dalam keterangannya pada 27 Juli 2022.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini bukan baret atau tongkat, tetapi pikiran dan hati para pejabat pegawai ATR BPN untuk bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat. Serta, tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan.

Strategi Branding Soekarno

Sebelum menjabat sebagai Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto adalah seorang tentara. Dia sempat menjadi orang nomor satu di TNI. Tak heran, bila pemakaian seragam ala militer menjadi wujud dari pemujaan karakteristik militer, yakni sifat khas sesuai perwatakan militer.

Seperti diungkapkan Doktor Komunikasi Politik dan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi dalam tulisannya bertajuk ‘Euforia Militer di Balik Seragam Kementerian Pertanahan’ di Kompas.com, Senin (1/8). Disebutnya, Hadi mencontoh strategi branding yang digunakan Presiden Soekarno.

“Bung Karno begitu lekat memakai busana ala militer ternyata dimaknai sebagai rasa kebanggaan wong cilik yang lama tertindas terhadap presidennya. Bung Karno memahami bagaimana “mempermainkan” perasaan rakyatnya jika melihat pemimpinnya tampil necis berwibawa,” tulis Ari.

Pemimpin adalah simbol kekuasaan. Busana menjadi alat yang tepat untuk membangkitkan kepercayaan dan martabat bagi rakyat Indonesia yang telah lama dijajah kolonial. Busana ala militer digunakan untuk membangun jiwa dan membangkitkan mental agar muncul kepercayaan diri.

Bung Karno merancang sendiri bentuk seragam kepresidenannya yang merupakan padu padan antara seragam militer dan pejuang sipil. Jas ditampilkan dengan kantung tempel berjumlah empat buah menggunakan tanda kepresidenan berupa lingkaran dengan bintang bersudut lima serta kopiah hitam yang sedikit miring ke kiri sebagaimana gaya topi baret anggota militer pada masa itu.

Sekitar tahun 1950an terutama setelah menjadi panglima tertinggi angkatan perang, seragam Soekarno makin condong ke corak militer dengan banyak sematan tanda jasa di baju bagian dada.

“Semoga Pak Menteri tidak menyibukkan diri dengan urusan seragam berbau militer ketimbang fokus memberantas karut-marut persoalan tanah,” kata Adi mengingatkan.

Salah satu pekerjaan rumah yang menanti adalah persoalan tata lahan di tingkat pedesaan mengingat dampak bertambahnya populasi dan ekspansi pemilik modal sangat boros dengan okupansi lahan-lahan pedesaan.

Jangan sampai wong cilik hanya takut dan keder melihat kewibawaan pejabat dan petugas pertanahan ketimbang mereka tidak mendapat haknya lewat sertifikat tanah yang diurus tanpa biaya dan mudah pengurusannya. Tanpa berbelit dan tanpa suap.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi ketika baru melantiknya sebagai menteri pada 15 Juni 2022.

“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi memerintahkan.

“Yang kedua, urusan sertifikat harus bisa sebanyak-banyaknya diselesaikan. Saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN,” perintah Presiden Jokowi.