JAKARTA - Presiden Joe Biden sekali lagi menolak untuk menegaskan hak istimewa eksekutif, atas lebih banyak dokumen yang oleh mantan Presiden Donald Trump, coba jauhkan dari jangkauan tangan komite yang menyelidiki serangan 6 Januari di Gedung Capitol, Washington D.C.
Menurut surat yang diperoleh CNN, penasihat Gedung Putih Dana Remus memberi tahu Kepala Arsip Nasional David Ferriero pada Hari Senin, Presiden Joe Biden tidak akan menegaskan hak istimewa atas materi tambahan yang diminta Donald Trump, agar tetap dirahasiakan sebagai masalah hak istimewa eksekutif.
Donald Trump diketahui telah mengajukan gugatan untuk mencegah Arsip Nasional memberikan dokumen kepada Kongres AS yang dia yakini memiliki hak istimewa, dengan dokumen terbaru kemungkinan menjadi bagian dari gugatan itu. Arsip Nasional akan mulai menyerahkan catatan ke DPR pada 12 November, kecuali Trump mendapat perintah pengadilan.
"Presiden Biden telah mempertimbangkan pernyataan mantan Presiden, dan saya telah berkonsultasi dengan Kantor Penasihat Hukum di Departemen Kehakiman," tulis Remus, mengutip CNN 26 Oktober.
"Presiden Biden telah menentukan, pernyataan hak istimewa eksekutif tidak demi kepentingan terbaik Amerika Serikat, dan oleh karena itu tidak dibenarkan, untuk dokumen yang diberikan ke Gedung Putih pada 16 September 2021, dan 23 September 2021. Oleh karena itu, Presiden Biden tidak mendukung pernyataan hak istimewa mantan Presiden," lanjutnya.
Remus mengutip suratnya sebelumnya kepada Arsip Nasional yang menyoroti 'peristiwa luar biasa' hari itu. Pengacara top Gedung Putih juga mencatat, Presiden Biden menginstruksikan Arsip Nasional untuk memberikan dokumen kepada komite 30 hari setelah memberi tahu Donald Trump, "tidak ada perintah pengadilan yang mengintervensi."
Gedung Putih telah memberi tahu Arsip Nasional awal bulan ini, mereka tidak akan menegaskan hak istimewa eksekutif pada kumpulan awal dokumen yang diminta oleh komite 6 Januari.
Selama konferensi pers Gedung Putih pada saat itu, sekretaris pers Jen Psaki mengatakan, "Presiden telah menentukan bahwa pernyataan hak istimewa eksekutif tidak dijamin untuk kumpulan dokumen pertama dari Gedung Putih Trump, yang telah diberikan kepada kami oleh National Arsip."
"Seperti yang kami katakan sebelumnya, ini akan menjadi proses yang berkelanjutan dan ini baru set dokumen pertama," ungkap Psaki.
BACA JUGA:
"Dan kami akan mengevaluasi pertanyaan tentang hak istimewa berdasarkan kasus per kasus, tetapi Presiden juga telah menjelaskan, dia percaya sangat penting bagi Kongres dan rakyat Amerika untuk memiliki pemahaman yang lengkap tentang peristiwa-peristiwa di hari itu untuk mencegah hal itu terjadi lagi," paparnya.
Sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh komite pemilihan DPR AS, panel telah mengirimkan permintaan informasi ke sejumlah agen federal. Komite secara khusus meminta 'semua dokumen dan komunikasi di dalam Gedung Putih pada 6 Januari, termasuk log panggilan, jadwal dan pertemuan dengan pejabat tinggi dan penasihat luar, termasuk Rudy Giuliani.
Untuk diketahui, pakar hukum mengatakan Presiden Biden memiliki keputusan akhir mengenai apakah dokumen-dokumen ini dilindungi oleh hak istimewa eksekutif, dan mengingat komite dipimpin oleh anggota partai pendukung Presiden Joe Biden, kekuatan Donald Trump untuk mempengaruhi hasilnya adalah pertanyaan terbuka.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #arus balik lebaranPopuler
Terkait
