Gubernur Riau Usulkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Infrastruktur dan UMKM

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau, mengajukan proposal pendanaan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan UMKM sebesar Rp4 triliun kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millenium Challenge Corporation (MCC).

“Kita sudah mengadakan pertemuan membahas proyek yang akan diperoleh, pendanaan hibah dari program MCC Compact-2. Riau menjadi salah satu dari lima lokasi program di Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar, di kantor Gubernur Riau dikutip Antara, Selasa, 5 Oktober.

Himawan mengapresiasi komitmen dari Gubernur Riau mengawal langsung dari awal, supaya apa yang diusulkan memenuhi kriteria compact-2 dari Amerika Serikat.

"Program ini mengangkat tema untuk meningkatkan produktifitas melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur maupun yang terkait dengan UMKM," katanya.

Dari pengajuan yang diserahkan oleh Gubernur Riau, kata Himawan, dominan untuk pembiayaan infrastruktur apalagi di Provinsi Riau banyak industri yang berkembang yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian ada juga program yang diajukan oleh Pemprov Riau belum cocok dengan program MCC, sehingga lebih cocok diajukan untuk program yang lain.

"Kebetulan yang di Provinsi Riau ini banyak fokus untuk pembiayaan infrastruktur tetapi yang dibangun infrastruktur untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, kawasan industri dan ada sejumlah kriteria diharapkan bisa dipenuhi sehingga nanti Provinsi Riau ini bisa mendapatkan alokasi dukungan pendanaan yang memadai," katanya.

Meski begitu, Himawan belum bisa memastikan berapa besar anggaran yang akan diterima oleh Pemprov Riau dari MCC, karena akan ada studi kelayakan, survei, riset dasar, penilaian lingkungan dan sosial, pembiayaan infrastruktur dan UMKM, serta kegiatan lainnya yang dapat menjadi landasan kuat untuk memberikan hibah tersebut.

Himawan memaparkan meskipun infrastruktur, dalam proses dan perencanaannya melibatkan pemangku kepentingan yang luas dan dengan penekanan UMKM kelompok perempuan, dan swasta. "Karena dukungan pembiayaan nanti tidak 100 persen tetapi harus di 'blender finance' masuk bersumber pendanaan lain," katanya.

Setelah disetujui oleh MCC dan pemerintah, melalui Bapenas akan menyerahkan anggaran yang disiapkan untuk Riau. Setiap program yang dijalankan disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam bentuk hibah. Lalu hibah tersebut akan dikelola oleh Bappenas termasuk pembangunan infrastruktur dan aset yang dibangun tersebut menjadi milik daerah.

“Hibah ini dikelola oleh Bappenas, nanti kalau berjalan maka barang milik negara akan dihibahkan kepada daerah akan ada serah terima barang milik negara aset ya, dari pihak Amerika ke Indonesia dan kepada daerah yang akhirnya kepada daerah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar, berharap dari usulan yang diajukan Pemprov Riau dapat diterima oleh MCC. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan program di MCC Compact-2. Melalui program tersebut dalam meningkatkan perekonomian di Riau.

"Program bantuan ini harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Riau sekaligus membenahi UMKM, mempercepat pengentasan kemiskinan dan memenuhi kesetaraan gender. Selain itu menurunkan angka kemiskinan meningkatkan ekonomi dan tumbuhnya usaha-usaha kecil," kata Syamsuar.

Usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Riau, tim dari PPN/Bappenas bersama rombongan langsung meninjau Kota industri di Kota Dumai termasuk meninjau Pelabuhan Dumai, dan Kapal Roro Dumai.