Suara Lantang PSI di Rapat Paripurna Formula E: Siapa UMKM yang Boleh Jualan? Starling, Gerobak Mie Ayam, Batagor Bisa?

JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Malianasari, menjelaskan kembali alasan partainya mengajukan usulan interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Eneng dalam rapat paripurna interpelasi Formula E dengan agenda penyampaian usulan hak interpelasi dari fraksi pengusul, yakni PDIP dan PSI.

"Kalau dilihat secara sudut pandang ekonomi untung dan rugi, ini untungnya hanya Rp200 miliar saja. Tapi keuntungan ini untuk siapa? Di mana?" ucap Eneng di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September.

Melihat pelaksanaan Formula E di luar negeri, Montreal misalnya, Eneng menyebut 78 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mengalami kerugian atas dagangan yang dijajakan dalam gelaran tersebut karena pengeluaran modal lebih besar dari pendapatan.

Sehingga, Eneng ragu bila UMKM akan mampu berdagang hingga meraup keruntungan bila Formula E digelar di Jakarta.

"Kalau Formula E nya jadi di sini, kira-kira siapa yang boleh jualan di sana? Apakah starling-starling (penjual kopi keliling) bisa jualan? Gerobak mie ayam, batagor, siomay bandung bisa jualan di situ atau enggak? Atau hanya khusus tender-tender tertentu?" cecar dia.

Kemudian, Eneng juga menyoroti harga satu tiket tontonan ajang balap mobil bertenaga listrik di negara lain, yang mematok tarif sekitar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Eneng juga ragu bahwa tiket Formula E akan laku. Terlebih, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan kondisi ekonomi belum pulih seluruhnya.

"Hari hari ini untuk warga Jakarta, siapa yang akan membeli tiket dengan harga sekian? Kalau dilihat dari harga tiket, ini tuh seharga dua kali bansos yang satu bulan Rp300 ribu. Apakah kita harus puasa untuk menonton formula E? menurut saya itu sangat tidak bijak," jelas Eneng.

"Kami juga mempertanyakan analisis keuntungan Formula E ini di mana. Jelas kita melihat ada kerugian di moskow, montreal yang sudah rugi. Ini Jakarta kok berani beraninya, sementara yang lain saja memilih untuk memberhentikannya," tutup dia.