JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI membeberkan data simulasi mengenai pengeluaran biaya Formula E jika nantinya terlaksana. Dalam rencananya, Formula E akan digelar selama 3 musim yang dimulai tahun 2022.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memperikirakan bahwa penyelenggaraan Formula E dari awal samapai selesai akan memboroskan anggaran sebesar Rp4,483 triliun.
Meski ada sejumlah keuntungan, namun Formula E akan tetap merugi Rp1,3 triliun. Sebab, keuntungan tak seimbang dengan biaya pengeluarannya. Dari potensi kerugian ini, Gembong berharap fraksi lain mengubah pikirannya untuk ikut mengajukan interpelasi.
Diketahui, tujuh fraksi selain PDIP dan PSI di DPRD mengatakan ketidaksetujuannya mengenai usulan hak interpelasi Formula E. Sehingga, hanya 33 anggota DRPD dari PDIP dan PSI yang melayangkan usulan tersebut.
DPRD masih akan menggelar rapat paripurna sebagai penentuan interpelasi bisa digelar. Agar interpelasi bisa terwujud, anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut harus memenuhi kuorum 50 persen + 1 atau sebanyak 54 anggota DPRD. Karenanya, PDIP dan PSI melobi anggota DPRD dari fraksi lain untuk ikut dalam rapat paripurna.
"Mudah-mudahan ini mampu memengaruhi seluruh anggota fraksi yang 7 tersebut. Harapan kita begitu, karena kita merasionalisasi, kenapa sih PDIP kok ngotot banget menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya," ungkap Gembong, Selasa, 31 Agustus.
Gembong menyebut, interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas. Ia menganggap, hak ini melekat di seluruh anggota DPRD.
"Hak bertanya itu kan melekat di seluruh anggota DPRD. wong diberikan hak kok tak mau menggunakan. Sementara, di depan mata kita kebijakan Pemprov hari ini dalam konteks penyelenggaraan Formula E rasanya kurang tepat di saat rakyat Jakarta kesulitan akibat pandemi COVID-19," tutur dia.
BACA JUGA:
Kerugian Formula E
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Manuara Siahaan menjelaskan perhitungan anggaran yang dikeluarkan dari APBD DKI jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kukuh menyelenggarakan Formula E. Kata dia, Formula E selama 5 musim akan memboroskan anggaran Rp4,483 triliun.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekotar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi sebesar Rp890 miliar," kata Manuara.
Perhitungan ini, kata Manuara, tak merujuk pada studi kelayakan (feasibility study) Formula E yang sebelumnya pernah dibuat PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sebab, studi kelayakan Formula E yang dibuat Pemprov DKI tak memasukkan komponen commitment fee selama 5 tahun dan bank garansi, sehingga tampak ada potensi keuntungan ekonomi sebesar Rp2,579 triliun.
Padahal, commitment fee dan bank garansi tersebut dibebankan dari APBD. Sehingga, mau tak mau harus masuk dalam biaya pengeluaran. Jika komponen itu dimasukkan, Formula E justru merugi.
"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," jelas Manuara.
Lebih lanjut, Manuara menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merekomendasikan Pemprov DKI merevisi pembuatan studi kelayakan dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi, serta mempertimbangkan kondisi pandemi. Namun, sampai saat ini, perbaikan studi kelayakan tersebut tak kunjung diserahkan kepada DPRD.
"Inilah yang memantik kami sebagai anggota dewan yang bertugas mengawal uang rakyat. Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," pungkasnya.
Terkait
