Menlu Israel Sebut Tidak Ada Negara Palestina di Bawah Pemerintahan PM Naftali Bennett

JAKARTA - Kesepakatan untuk resolusi dua negara dalam konflik Israel - Palestina tidak dapat diselesaikan, oleh pemerintahan Israel yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett.

"Tidak ada kesepakatan untuk (dua negara bagian) ini di dalam pemerintahan," sebut

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid kepada Channel 11, mengutip The Jerusalem Post Jumat 20 Agustus.

"Dua negara tidak akan terjadi dalam komposisi (rotasi) pemerintah ini," jelasnya, menambahkan, dia sendiri berpendapat kondisi ini adalah resolusi terbaik untuk konflik tersebut.

Saat ditanya apakah ini akan berubah setelah rotasi pemerintah, kelak saat dia akan menggantikan Naftali Bennett sebagai perdana menteri, Lapid menyiratkan kemungkinan.

"Bisa jadi," tukasnya Lapid. "Saya ingin berpisah dari Palestina," jelasnya sambil menambahkan.

"Saya tidak tertarik untuk memerintah lebih dari 2 juta orang Palestina di Jalur Gaza atau 2,9 juta di Yudea dan Samaria," papar Lapid.

Dalam sebuah wawancara dengan Channel 13, Lapid juga menyoroti perbedaan antara posisinya dalam masalah ini dan posisi Naftali Bennett.

"Saya percaya dua negara untuk dua orang, Perdana Menteri tidak percaya," ungkap Lapid.

Lebih jauh Menlu Israel mengklarifikasi, sejak awal dipahami pemerintah ini dirancang lebih untuk masalah domestik. Tetapi, ada kesepakatan untuk tidak mengambil tindakan untuk mencegah tindakan di front Palestina di masa depan.

Lapid memberikan wawancara luas ke Channel 11, 12 dan 13. Dia menyinggung secara singkat front Israel-Palestina, sebelum pertemuan PM Bennett dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC, pekan depan yang juga mengagendakan pembicaraan mengenai konflik Palestina - Israel.

Untuk diketahui, PM Bennett yang mengepalai Partai Yamina sayap kanan dan mantan direktur jenderal Yesha, sudah jelas di masa lalu tidak mendukung ide negara Palestina.

Namun, koalisinya mencakup partai-partai yang mendukung resolusi dua negara atas konflik tersebut, seperti Partai Yesh Atid pimpinan Lapid.