JAKARTA - Parlemen Israel sepakat dengan selisih suara tipis 60-59 dalam pembentukan pemerintahan baru, Minggu 13 Juni waktu setempat dengan Naftali Bennett akan diangkat sebagai Perdana Menteri untuk dua tahun, selanjutnya digantikan oleh pemimpin koalisi Yair Lapid.
Ini menandai berakhirnya 12 tahun kekuasaan Benjamin Netanyahu serta ketidakpastian empat kali Pemilu Israel, dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi berhasil membuat parlemen menyetujui pemerintah perubahan baru.
Naftali Bennett dan koalisinya sepakat untuk menghindari langkah besar pada isu-isu internasional yang hangat seperti kebijakan terhadap Palestina, untuk fokus pada reformasi domestik.
Berbicara di Parlemen Israel, Bennett menggemakan seruan Benjamin Netanyahu agar Amerika Serikat (AS) tidak kembali ke kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran dan kekuatan dunia, kesepakatan yang dibatalkan oleh pendahulu Biden, Donald Trump.
"Pembaruan perjanjian nuklir dengan Iran adalah kesalahan, kesalahan yang akan kembali memberikan legitimasi kepada salah satu rezim paling gelap dan kejam di dunia. Israel tidak akan membiarkan Iran melengkapi dirinya dengan senjata nuklir," sebut Bennett seperti melansir Reuters Senin 14 Juni.
Berterima kasih kepada Presiden Joe Biden atas komitmennya selama bertahun-tahun terhadap keamanan Israel dan untuk berdiri di samping Israel selama pertempuran dengan militan Hamas di Gaza bulan lalu, Bennett mengatakan pemerintahnya akan menjalin hubungan baik dengan AS.
Di bawah kesepakatan koalisi, Bennett, seorang Yahudi Ortodoks berusia 49 tahun dan jutawan teknologi tinggi, akan digantikan sebagai perdana menteri pada tahun 2023 oleh Yair Lapid (57), seorang mantan pembawa acara televisi yang populer.
Baik Bennett dan Lapid mengatakan, mereka ingin menjembatani perpecahan politik dan menyatukan orang Israel.
Tetapi Kabinet baru yang bertemu untuk pertama kalinya pada Minggu malam, menghadapi tantangan asing, keamanan dan keuangan yang besar, Iran, gencatan senjata yang rapuh dengan militan Palestina di Gaza, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
BACA JUGA:
Untuk diketahui, Bennett mendaftarkan sejumlah program reformasi dalam pemerintahannya, meliputi pendidikan, kesehatan, memotong birokrasi untuk menumbuhkan bisnis dan menurunkan biaya perumahan. Para pemimpin koalisi Israel mengatakan akan meloloskan anggaran dua tahun untuk membantu menstabilkan keuangan negara.
Terkait
