JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) optimis rekomendasinya akan dilaksanakan setelah mereka mengumumkan terdapat pelanggaran dalam proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Sebagai negara hukum dan konstitusional kami harus optimis," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan yang dikutip Selasa, 17 Agustus.
Dalam temuannya, Komnas HAM menyatakan ada 11 pelanggaran hak yang dialami pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak diskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; dan hak atas rasa aman.
Berikutnya hak yang dilanggar adalah hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Bakal Pelajari Temuan Komnas HAM Soal Pelanggaran Hak Asasi di Proses TWK Pegawainya
16 Agustus 2021, 18:31 -
| BERITA
Temuan Komnas HAM Soal TWK Pegawai KPK: BAIS TNI Gunakan Kop Surat BKN Saat Tes Esai
16 Agustus 2021, 18:04 -
| BERITA
Komnas HAM: Asesmen TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Terstigma Taliban
16 Agustus 2021, 15:32
Akibat pelanggaran ini, Komnas HAM mengeluarkan lima rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemegang kekuasaan tertinggi dan pejabat pembina kepegawaian tertinggi.
Adapun isi rekomendasi tersebut di antaranya mengangkat pegawai yang tak lolos TWK sebagai ASN dan memulihkan nama baik pegawai yang terstigma akibat kejadian ini.
Sementara terhadap temuan ini, KPK tetap menegaskan proses TWK tidak dilakukan dengan semena-mena tanpa dasar. Proses alih status ini sudah sesuai dengan mandat aturan perundangan berlaku seperti UU Nomor 19 Tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 Tahun 2021.
Meski begitu, lembaga ini mengaku tetap menghormati dan akan mempelajari temuan Komnas HAM. Hanya saja, hal tersebut baru akan dilaksanakan setelah pihaknya menerima berkas dari hasil penyelidikan yang baru diumumkan pada Senin, 16 Agustus kemarin.
Terkait
