Bagikan:

JAKARTA - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyebut Gubernur DKI Jakarta mesti membuat aturan yang melarang pemompaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah.

Hal ini menanggapi prediksi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun mendatang.

"Pemprov DKI harus segera memastikan penghentian atau pelarangan pengambilan air tanah (pompa) pada 2025 atau paling lambat 2030, untuk memperlambat penurunan muka tanah," kata Nirwono saat dihubungi, Jumat, 6 Agustus.

Sebenarnya, Nirwono mengaku telah mendengar ancaman Jakarta tenggelam didengungkan sejak tahun 1985, 1996, hingga tahun 2000-an. Sayangnya, program pembangunan di Ibu Kota memperparah dampak kerusakan lingkungannya.

Karenanya, Nirwono memandang Anies harus membuat kebijakan larangan penyedotan air tanah dengan segera. Sebab, saat ini 40 persen wilayah DKI dari pusat ke utara berada di bawah permukaan air laut.

Menurutnya, penyebab utama penurunan muka tanah karena pemompaan air tanah yang tidak terkendali, baik di lingkungan rumah tangga, gedung bertingkat, hingga kawasan industri.

"Penyedotan air tanah secara berlebihan ini disebabkan ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam menyuplai air bersih melalui perpipaan ke seluruh wilayah DKI," ucap Nirwono.

Selain itu, lapisan tanah dari wilayah Jakarta Pusat ke Jakarta Utara saat ini semakin lunak. Ditambah, beban infrastruktur dan lalu lintas kendaraan berat di utara mempercepat penurunan muka tanah.

Sebagai informasi, Biden menyebut salah satu dampak dari perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut. Ia memproyeksikan jika permukaan air laut naik 2,5 kaki atau 7,6 cm saja, makan bakal ada jutaan orang di dunia yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya.

Bila proyeksi itu benar, maka Indonesia harus membayar mahal dengan segera memindahkan Ibu Kota Jakarta. Sebab, Jakarta menjadi ibu kota yang paling berisiko tenggelam dalam 20 tahun mendatang.

"Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air? Itu penting. Ini adalah pertanyaan strategis sekaligus pertanyaan lingkungan," kata Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, 27 Juli lalu.