Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Anggap Mahasiswa Kritis Musuh

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku senang jika ada mahasiswa yang kritis dan mau diajak berdialog.

Dia menegaskan mahasiswa yang mengkritisi pemerintah bukanlah musuh dan meminta kampus memfasilitasi mereka menyampaikan kritiknya. Hal ini disampaikannya saat menggelar dialog virtual dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta pada Kamis, 5 Agustus.

"Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah. Kita juga waktunya terbatas untuk mengurus negara dan yang akan meneruskan kita adalah anak-anak yang kritis ini," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Jumat, 6 Agustus.

Dia mengingatkan siapapun tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen, serta akademisi. Namun, Mahfud mengingatkan semua pihak bertanggung jawab saat menyampaikan pemikiran mereka.

"Kalau ada orang kritis itu saya senang karena mewakil hati nurani saya juga," ungkapnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menegaskan masukan dan kritikan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dan akademisi merupakan hal penting. Sebab, kritikan ini sering menjadi dasar saat pemerintah mengambil kebijakan terkait kepentingan publik.

"Kita tidak menolak kritik sama sekali. Jika tidak ada kritik maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, para rektor yang hadir dalam dialog virtual ini menyampaikan beberapa hal kepada Mahfud. Salah satunya mengenai kebebasan berpendapat di tengah pandemi COVID-19.

"Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri mengatakan tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung situasi kondusif terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.

"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa," ujarnya.