Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemberitaan para pejabat di tanah air kerap dipelintir oleh media.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam sesi diskusi bersama Dewan Pers dan para pimpinan redaksi serta pimpinan asosiasi pers yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 4 Agustus.

Menurutnya, media mainstream saat ini dapat menjaga diri dengan membuat pemberitaan yang jauh dari hoaks dan menebar sensasi. Tujuannya untuk membuat berita jadi obyektif dan menyejukkan masyarakat.

"Seharusnya media mainstream menjaga diri tidak ikut-ikutan menyebar sensasi dan hoaks," kata Mahfud dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Agustus.

Dia paham media perlu membuat clickbait dengan judul menarik sehingga orang tertarik untuk membacanya. Hanya saja, Mahfud meminta judul yang dibuat jangan sampai membuat pembacanya menarik kesimpulan yang salah.

Dalam forum itu, dirinya juga menyebut informasi yang beredar di masyarakat saat pandemi COVID-19 ini mengkhawatirkan. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan banyak informasi hoaks yang merajalela terutama di media sosial.

Kata Mahfud, sepanjang 23 Januari hingga 3 Agustus ada 1.827 informasi hoaks terkait COVID-19 dan 278 di antaranya berkaitan dengan vaksin.

Hoaks tersebut sudah diupayakan untuk ditake-down dari media sosial. Namun, hoaks tetap tumbuh dan makin banyak sehingga masyarakat yang jadi korban.

"Pada titik ini peran teman-teman media sangat dibutuhkan untuk mengimbangi berita-berita kredibel dan mencerahkan publik," ungkap Mahfud.

"Jangan sampai (media, red) justru tergoda untuk ikut membuat angle atau judul berita yang sensasional menyerupai hoaks di media sosial," pungkasnya.