HMI Bakal Demo Jokowi karena Dianggap Gagal Memenuhi Hak Warga selama Pandemi COVID-19, Istana Ajak Berdialog

JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Penjabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin, berencana melakukan aksi demonstrasi karena menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19 

Aksi demo yang disebut sebagai gerakan #AgustusMerdeka bakal dilangsungkan pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021. Mereka berjanji akan menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama menggelar aksi unjuk rasa.

"Tentu yang pertama tetap menaati protokol kesehatan," ujar Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu, 4 Agustus.

HMI pimpinan Muis ini telah menerbitkan surat instruksi bernomor 144/A/Sek/12/1442 berisi rencana demonstrasi mereka. Instruksi itu berisi, pertama, perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin.

Kedua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021. Meski masih dalam masa PPKM level 4 di Jawa-Bali dan PPKM di luar Jawa-Bali, mereka tetap ingin menggelar demonstrasi.

"Kalau situasi begini terus, lalu siapa dong yang mau tegur kekuasaan? Kan harus ada yang mengambil peran mengingatkan pemerintah agar negara ini diurus dengan benar," kata Muis.

"Selama ini kita sering mengkritik via media dan lain-lain tapi tidak direspons. Pilihan ini adalah pilihan terakhir yang kami lakukan karena pilihan sebelumnya tidak direspons," tambahnya.

Surat instruksi itu ditujukan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi HMI se-Indonesia dan Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia. Rencananya, HMI di daerah-daerah berdemo di kawasan DPRD masing-masing. 

Di Jakarta, lokasi unjuk rasa masih dirapatkan. Calon lokasinya adalah kawasan gedung parlemen (DPR, DPD, MPR) atau sekitar Istana Merdeka.

"Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Untuk ancang-ancang sementara soal titik demonstrasi apakah Istana atau DPR itu sedang dibicarakan, ada beberapa opsi, termasuk di halaman sekretariat agar lebih terkontrol, itu juga menjadi salah satu opsi," kata Muis.

Tanggapan Istana

Tenaga Ahli Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menanggapi rencana aksi demo Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Penjabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin terhadap Presiden Jokowi yang dinilai gagal dalam penanganan COVID. Ngabalin lantas mengajak HMI untuk berdialog daripada berdemo.

Menurutnya, HMI sebagai kaum akademisi harus mencontohkan hal-hal baik. Sehingga berdialog adalah jalan daripada demo ditengah pandemi.

"Mari kita dialog, teman-teman PB HMI harus menciptakan kualitas insan sebagai masyarakat akademi yang memiliki kualifikasi, memiliki ilmu dan kemampuan intelektual, dan background Islam yang kuat. HMI harus mencontohkan perilaku yang bertanggung jawab supaya mahasiswa yang baru masuk melihat kalau ini organisasi yang bisa bertanggung jawab," ucap Ngabalin kepada wartawan, Rabu, 4 Agustus, malam.

Ngabalin meminta HMI untuk menjelaskan rinci apa yang gagal dalam penanganan COVID oleh pemerintah. Sebab dia tak ingin HMI turun derajat seperti penyebar hoaks.

"Kalau di lihat dari posisi himpunan mahasiswa Islam Indonesia itu kan organisasi kader yang isinya adalah teman-teman mahasiswa, kalau HMI juga punya penilaian pemerintah ini gagal, maka yang harus dilakukan itu adalah dia harus mengurai di mana kegagalan yang mereka maksud," kata Ngabalin.

"Supaya pengurus besar HMI itu tidak sama derajatnya dengan para penyebar berita hoaks, atau seperti orang-orang yang karena sakit hati atau orang-orang yang benci, nyinyir, fitnah, dia harus uraikan itu," lanjutnya.

Ngabalin pun menyinggung Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang kerap nyinyir dengan pemerintah tanpa bukti yang jelas. Menurut Ngabalin, HMI lebih berkualitas daripada keduanya.

"Saya keberatan kalau HMI punya pandangan yang sama dengan orang-orang yang suka nyinyir. Bagaimana mungkin HMI punya pandangan yang sama dengan Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang menyudutkan pemerintah itu gagal. HMI punya independensi yang lebih jauh berkualitas daripada mereka yang suka nyinyir, mulut-mulut sampah itu," jelasnya.

Ngabalin juga mengingatkan, bahwa berdemo di saat pandemi ini merugikan karena berpotensi memunculkan klaster baru. Dia mengatakan pihaknya siap beraudiensi dengan HMI.

"Sifat dasar HMI itu kan berdialog, kita boleh bercerita, kita boleh ngomong. Jangan PB HMI membuat klaster baru demonstrasi, berkerumun kemudian nanti menimbulkan klaster baru dalam penyebaran virus corona. Sudah terlalu banyak orang penting kita, senior kita di HMI pergi meninggal dunia karena COVID," tuturnya.

"Kapan dia mau berdialog, nanti kita berdialog, kapan dia menyampaikan saran, nanti kita adakan, kapan mereka mau, jangan turun ke jalan," tambah Ngabalin.