PKS Senang PDIP Kritik Jokowi dan Luhut
Mardani Ali Sera (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Sikap kritis Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani diikuti dua rekan sesama partainya pada pemerintah. Dua legislator PDI Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan COVID-19.

Menanggapi PDIP yang makin kritis belakangan ini, partai oposisi pemerintah, PKS merasa senang kritik PDIP menyehatkan demokrasi di Tanah Air.

“PKS senang, kian banyak yang bersikap kritis kepada pemerintah justru menyehatkan demokrasi kita. Menjaga pemerintah tidak bisa sendirian. Jadi PKS bahagia dengan kritik kawan-kawan PDIP,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Rabu, 4 Agustus.

Adapun kritik tersebut datang dari Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu. Effendi merupakan anggota Komisi I DPR RI dan Masinton anggota Komisi VI DPR, keduanya sama-sama dari daerah pemilihan atau dapil DKI Jakarta.

Mardani mengacungkan jempol ada politikus ataupun anggota DPR dari partai banteng yang berani melempar kritik ke Jokowi dan Luhut. Menurutnya, pemerintah harus menganggap kritik tersebut adalah sebuah masukan dari legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan.

"Bagus. DPR punya fungsi kontrol. Dan apa yang disampaikan kawan-kawan PDIP ada dasarnya. Anggap saja masukan dari legislatif ke eksekutif,” jelasnya.

Kendati demikian, legislator DKI Jakarta itu enggan berkomentar lebih jauh menyoal kritik wakil rakyat dari PDIP jika dikaitkan dengan dukungan ke pemerintah.

“Saya husnuzan, sangka baik, dalam fungsi pengawasan.” kata Mardani.


Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak menerapkan lockdown sejak awal pandemi. Dalam hal ini Effendi merespons pernyataan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu, 31 Juli.

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambung wakil rakyat dari Dapil DKI III ini.

Selain Effendi, Masinton Pasaribu, yang kini duduk sebagai anggota Komisi VI, menyoroti kinerja para pembantu Jokowi yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan COVID-19. Dia menyoroti salah satu pernyataan Luhut yang sempat menyebut Corona terkendali tapi keesokannya justru terjadi lonjakan kasus.

"Cara berpikir dan bertindak seremoni itu yang sampai saat ini menjadi trademark kebanyakan para pejabat kita. Serta menggampangkan masalah, hari ini bilang terkendali, eh besok lusanya malah terjadi lonjakan kasus COVID secara drastis di Jakarta dan Pulau Jawa," kata Masinton, Senin, 2 Agustus.

Masinton kembali menyinggung Luhut sebagai koordinator penanggulangan COVID-19. Dia berpendapat, selain terlalu reaksioner menanggapi kritik, kondisi Corona di Indonesia melonjak ketika ditangani Luhut.

"Ada Menko yang ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan COVID di beberapa provinsi dan mengkoordinir penerapan PPKM, justru hasilnya di beberapa provinsi yang dikoordinir malah terjadi lonjakan dan fasilitas medis untuk perawatan tidak siap. Mengabaikan kerja mitigasi penanggulangan COVID dan terlalu reaksioner menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, ngoceh sendiri tak ada solusi," katanya.