PKS Masif Tolak BBM, Sekjen PDIP: Harusnya Kritik SBY yang Tak Rebut Blok Rokan dan Blok Mahakam
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi kritik PKS yang menolak kenaikan harga BBM. (foto: twitter .  @66Hasto)

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi soal masifnya spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM dalam beberapa pekan terakhir. 

 

Hasto lantas meminta PKS untuk tidak melupakan sejarah kala Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak merebut Blok Rokan dan Blok Mahakam ke pangkuan Ibu Pertiwi. PKS, kata Hasto, justru mendukung SBY menyerahkan blok Cepu ke Exxon Mobil.

“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina," ujar Hasto saat menghadiri Kongres Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 17 September. 

Hasto mengaku tidak masalah apabila PKS dan partai politik lainnya melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, menurut Hasto, jangan sampai partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," jelas Hasto.

Doktor Ilmu Pertahanan itu menjelaskan, dari sisi hulu Presiden Jokowi telah berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah, kata dia, juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena COVID-19 melanda Tanah Air.

"Karena itu, harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara," tegas Hasto. 

Hasto menilai prestasi Presiden Jokowi sangat luar biasa dalam mengelola negara. Bahkan, menurutnya, banyak dunia mengapresiasi perekonomian Indonesia.

 

 

Hasto mengatakan, banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis. Hasto bilang, seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif dari pada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," kata Hasto.

Dari pada mengkritik pemerintah, Hasto pun menyarankan PKS untuk melakukan auto kritik. Dia pun menyinggung soal pembangunan Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto.