PDIP Minta Mensos Tri Rismaharini Kawal Bantalan Sosial di Tengah Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengawal pemberian bantalan sosial bagi masyarakat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Urusan tersebut harus menjadi prioritas.

"Solusi yang ditawarkan PDI Perjuangan saat ini adalah dengan adanya bantalan-bantalan sosial, harus dikawal dengan sebaik-baiknya dan Mensos dari PDI Perjuangan, Bu Risma. Bu Risma ini juga orangnya, kalau urusan rakyat, itu dinomorsatukan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September.

Hasto mengingatkan semua pihak untuk menjaga suasana kondusif. Apalagi, pemerintah kini dihadapkan pada situasi yang sulit.

Dia juga meyakini aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM bakal diperhatikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah. Jokowi disebut pernah berdiskusi dengan pendemo.

"Mana ada presiden yang didemo dan minta Pak Jokowi turun, tapi beliau terima dan diajak dialog. Itulah Pak Jokowi. Beliau bekerja keras. Tidak ada presiden yang mempunyai kemampuan teknokratik seperti Pak Jokowi," tegasnya.

"Hanya nasibnya kurang baik. Begitu terpilih di periode kedua, ada pandemi 2 tahun. Situasi rakyat berat, kita juga tahu. Beliau selalu turun ke bawah, kemarin ke Maluku. Ada satu wilayah yang belum pernah didatangi presiden selama 64 tahun. Beliau datang, rakyat juga bertemu," sambungnya.

Hasto memastikan partainya akan terus menyerap aspirasi rakyat. PDIP juga mendorong kepala daerah maupun anggota legislatif mereka untuk melakukan realokasi anggaran untuk membantu rakyat.

Tak hanya itu, PDIP telah meminta semua kepala daerah untuk menerima dan berdialog dengan para pendemo. Tujuannya, agar terjadi komunikasi.

Hasto juga menegaskan PDIP tak akan pernah lupa jati dirinya sebagai partai rakyat kecil.

"Tapi solusi yang paling baik saat ini adalah mendorong pemerintahan Pak Jokowi agar kemiskinan tidak bertambah, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah on the track," katanya.

"Mana ada presiden yang berani mengakuisisi Rokan; Blok Mahakam dan lain-lain. Semua untuk membangun kedaulatan energi dari hulu. Mana ada yang berani mengambil Freeport. Tetapi dengan kebijakan itu masih belum juga menyelesaikan karena persoalan energi ini memang sangat berat," pungkas Hasto.