Anggota Fraksi PKS: Pemerintah Harus Fokus Jalankan PPKM, Hindari Manajemen 'Asal Bapak Senang'
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (Foto: fraksi.pks.id)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menilai perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Karenanya, pemerintah harus lebih fokus dan serius mengendalikan pandemi COVID-19.

"Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang (ABS)," ujar Netty, Senin, 26 Juli.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus memperhatikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan catatan besar terkait proses manajemen pandemi saat ini. 

 

Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Menurut Netty, penurunan kasus per Minggu, 25 Juli, bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. 

 

"Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," terangnya. 

Kedua, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh. Sebab, kata dia, pasien terpaksa isoman karena over kapasitas fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. 

 

"Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat  akibat kurang pemantauannya," imbau Netty.

Ketiga, pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Pemerintah, kata Netty, harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses.

Terkait jaminan pelindungan dan hak tenaga kesehatan (nakes), Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes. 

Restriksi mobilitas, kata Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini, harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Pemerintah, harus memperbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya  bagi masyarakat. 

 

"Respons hoaks dan mis-informasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami," jelas Netty. 

Netty juga mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM dan penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran. 

 

"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos" tandas Netty.