Efektifitas PPKM Skala Mikro Diragukan, PDIP: Presiden Jokowi Pasti Sudah Mempertimbangkan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tepat.

Meskipun, banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan mendesak dilakukan penguncian atau lockdown guna mengendalikan peningkatan penyebaran COVID-19. 

"Kenapa tidak? Presiden pasti sudah memikirkan dan mempertimbangkan kenapa tetap memutuskan PPKM skala mikro di tengah lonjakan COVID-19," ujar Rahmad kepada wartawan, Kamis, 24 Juni.

Menurut Rahmad, esensi PPKM dan istilah lain seperti PSBB maupun lockdown adalah sama. Yakni, sebagai upaya mengendalikan pandemi dengan baik. Terpenting, bagaimana seluruh elemen bangsa dapat menerapkan aturan itu dengan taat dan protokol kesehatan ketat.

"Apapun yang diputuskan, faktor utama keberhasilan itu adalah di pelaksanaannya dan penegakannya, bukan cara dan keputusannya apa. Namun sekali lagi implementasi dan penegakan aturan itu yang paling penting," tegas politikus PDIP itu.

Rahmad mengatakan, Indonesia tidak perlu 'latah' menyamakan aturan dengan negara lain. Sebab, tentu Presiden Jokowi sudah memutuskan sesuai dengan karakteristik sosiologi di tanah air.

"Jadi sudahi mempertentangkan dan memperdebatkan antara skala mikro dan karantina wilayah atau pun lockdown. Stop sekarang juga! Fokus pikirkan langkah dan tindakan derap juang untuk jalankan, bumikan dan tegakkan aturan PPKM skala mikro," kata Rahmad menegaskan lagi. 

Rahmad mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuang energi dan berpikir kontra produktif dengan terus menyoal keputusan yang sudah diambil pemerintah. 

"Sayang energi kita. Lebih baik gotong royong sukseskan PPKM skala mikro di lapangan," imbaunya. 

Rahmad optimis jika kebijakan PPKM Mikro ini di jalankan secara tegas, ketat dan gotong royong, maka pandemi COVID-19 di Indonesia akan tertangani dengan baik.

PPKM skala mikro juga akan semakin berhasil, jika kita mendukung pemerintah pusat mempercepat proses vaksinasi di setiap kesempatan dan di seluruh daerah. Agar paling tidak 50 persen penduduk tahun ini sudah terjangkau tervaksinasi," tandas Rahmad Handoyo.