Presiden Jokowi Mendengar Masukan Soal Lockdown Tapi Tetap Memilih PPKM Mikro

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendengar banyak masukan terkait penanganan COVID-19 yang kini terus meningkat, termasuk penerapan lockdown atau kuncitara. Tapi, pemerintah menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro adalah kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah menerima banyak masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi, kelompok, atau masyarakat, termasuk memberlakukan kembali PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni.

Sebelum kebijakan diambil, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pemerintah berupaya mempelajari berbagai masukan untuk menangani penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, pihaknya juga memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik di Tanah Air serta pengalaman dari negara lain.

Barulah pemerintah kemudian memutuskan PPKM Mikro yang sebagai kebijakan paling tepat untuk menghentikan penularan virus di Tanah Air. Apalagi, kebijakan ini bisa menyasar hingga ke tingkat desa atau komunitas dan tak mematikan ekonomi.

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tegasnya.

Lagipula, Jokowi menilai kebijakan PPKM Mikro dengan lockdown atau kuncitara sebenarnya memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga, dia meminta publik tak lagi meributkan istilah yang ada.

Selanjutnya, dirinya yakin kebijakan PPKM Mikro ini bisa menekan laju kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Hanya saja, keyakinan ini tentunya harus dibarengan dengan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Atas alasan inilah dia kemudian memerintahkan kepala daerah untuk berkomitmen dalam menerapkan kebijakan PPKM Mikro serta mengoptimalkan pemanfaatan posko penanganan yang ada di masing-masing daerah. 

Kata Jokowi, fungsi posko untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menaati protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus jadi konsentrasi utama. Selain itu, posko ini juga harus bisa menguatkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) hingga ke tingkat desa.

Meski Presiden Jokowi mengatakan PPKM Mikro adalah kebijakan yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman meminta pemerintah tidak boleh lengah.

Menurutnya, pemerintah tetap harus melaksanakan evaluasi setelah kebijakan PPKM Mikro dipertebal berjalan selama seminggu. Adapun penebalan pembatasan ini dilakukan selama dua minggu ke depan di mulai pada 23 Juni hingga 5 Juli mendatang.

"Respon pertama saya adalah penerapan dari PPKM Mikro yang dipertebal ini ya kita lihat atau dievaluasi per minggunya," kata Dicky saat dihubungi VOI.

Evaluasi ini menjadi hal yang penting mengingat sejak Januari hingga Juni, kata dia, tak ada penguatan secara signifikan dalam aspek 3T. 

"Tidak ada penguatan di testing, tracing, isolasi karantina di dalam periode PPKM ini karena ini fatal sekali, karena 3T itu vital sekali untuk memutus mata rantai penularan," tegasnya.

Berikutnya, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan dijalankan dengan disiplin dengan monitoring ketat. Salah satu contohnya, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang selama ini kerap tak dijalankan secara konsekuen oleh pengusaha maupun lembaga/kementerian, serta perusahaan BUMN.

Jika memang ada yang melanggar, dia meminta pemerintah maupun stakeholder terkait bisa memberikan sanksi sehingga perusahaan bisa mendapatkan efek jera.

Kalaupun angka kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan atau menurun secara lamban maka pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dirasa perlu memikirkan cara lain. Sebab, di masa pandemi, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa masyarakat ketimbang memusingkan perekonomian.

"Masalahnya ini bukan masalah meyelamatkan ekonomi. Ini masalah menyelamatkan nyawa yang besar," pungkasnya.