PPKM Mikro Disebut Langkah Realistis, Epidemiolog: Indonesia Negara Besar Tidak Mungkin Ditutup

JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sekarang dilakukan adalah langkah yang paling realistis untuk menekan laju penularan kasus COVID-19 di Tanah Air.

Dia juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih langkah ini dibanding memberlakukan lockdown atau kuncitara seperti masukan dari sejumlah pihak.

"Saya setuju dengan Pak Jokowi (ini, red) esensinya pembatasan. Beliau sekarang sudah sadar apapun namanya tidak penting," kata Pandu dalam diskusi daring yang ditayangkan di YouTube, Minggu, 27 Juni.

"Jadi itu adalah langkah yang realistis bahwa yang kita punya sebenarnya adalah pembatasan," imbuhnya.

Pembatasan secara mikro ini kata dia bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pergerakan di tengah masyarakat. Mengingat, selama ini penambahan kasus COVID-19 terjadi secara masif ketika ada pegerakan manusia saat libur panjang maupun cuti bersama.

Namun, ketika pembatasan diberlakukan untuk menekan mobilitas masyarakat maka kasus COVID-19 berangsur menurun. "Jadi menurut saya pembatasan ini harus dipertahankan tapi volumenya dinaikkan atau diturunkan. Ini menurut saya jadi penting," tegas Pandu.

Lagipula, dirinya menilai kuncitara atau lockdown tak bisa diberlakukan di Tanah Air karena dua alasan. Pertama karena luas wilayah yang begitu besar.

"Selanjutnya, pandemi ini tidak merata di seluruh Indonesia dan hanya terpusat pada wilayah tertentu seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang termasuk Kudus, Surabaya termasuk Madura," ungkap Pandu.

Sehingga, dirinya menilai wilayah tersebut harusnya mendapat prioritas penanganan pandemi COVID-19 termasuk cakupan vaksinasi.

"Jadi kita harus memprioritaskan ke sana, termasuk vaksinasi. Kalau ada pembatasan penduduk, di sana yang harus diperketat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mendengar banyak masukan terkait penanganan COVID-19 yang kini terus meningkat, termasuk penerapan lockdown atau kuncitara. Tapi, pemerintah menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro adalah kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah menerima banyak masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi, kelompok, atau masyarakat, termasuk memberlakukan kembali PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni.

Sebelum kebijakan diambil, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pemerintah berupaya mempelajari berbagai masukan untuk menangani penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, pihaknya juga memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik di Tanah Air serta pengalaman dari negara lain.

Barulah pemerintah kemudian memutuskan PPKM Mikro yang sebagai kebijakan paling tepat untuk menghentikan penularan virus di Tanah Air. Apalagi, kebijakan ini bisa menyasar hingga ke tingkat desa atau komunitas dan tak mematikan ekonomi.

"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tegasnya.

Lagipula, Jokowi menilai kebijakan PPKM Mikro dengan lockdown atau kuncitara sebenarnya memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga, dia meminta publik tak lagi meributkan istilah yang ada