PM Bennett Sebut Israel Bisa Kalahkan COVID-19 Varian Delta dalam Lima Minggu

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett menyebut negaranya bisa mengalahkan wabah COVID-19 varian Delta dalam waktu lima minggu, tanpa perlu penguncian baru.

PM Bennett mengatakan, hal tersebut dapat terwujud dengan kerja sama publik. Hal ini disampaikan olehnya, saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz, Rabu 14 Juli waktu setempat.

"Varian Delta membanjiri dunia," kata Bennett, meminta Israel untuk menanggapi situasi ini dengan serius, seperti mengutip The Jerusalem Post.

PM Bennett menekankan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan gangguan minimal pada kehidupan sehari-hari. Tetapi, untuk menghindari pembatasan yang ketat, setiap orang perlu menunjukkan tanggung jawab pribadi, mendapatkan vaksinasi, memakai masker di dalam ruangan dan menjaga praktik jarak sosial, seperti seperti menghindari berjabat tangan.

"Mungkin dalam waktu dekat orang yang bisa divaksinasi dan memilih untuk tidak divaksinasi, tidak akan bisa mengakses tempat-tempat tertentu tanpa hasil tes corona negatif," paparnya.

Dalam kesempatan itu PM Bennett juga meminta warga Israel untuk tidak terbang ke luar negeri, memperingatkan negara-negara yang semula memiliki morbiditas rendah, akan segera merasakan dampak dari varian baru. Selain itu, ia mengumumkan penegakan wajib masker dan persyaratan karantina akan ditingkatkan secara dramatis.

Sementara itu, Menteri Horowitz mengatakan, Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan agar tes cepat corona tersedia secara luas dengan harga murah. Tes cepat, juga dikenal sebagai tes antigen, dianggap sedikit kurang akurat daripada tes PCR, tetapi menawarkan hasil yang sangat cepat dan lebih mudah dilakukan. Selain itu, pemerintah sedang berupaya mengizinkan pihak swasta melakukan tes corona.

Pada Selasa malam, Kabinet Israel memutuskan untuk mempersingkat masa isolasi dari minimal 10 hari menjadi minimal tujuh hari dengan dua tes PCR negatif, untuk mendorong masyarakat mematuhi aturan. Selain itu, tanggung jawab untuk penegakan peraturan virus corona dialihkan ke Kementerian Keamanan Publik.