Kapolri Ingin Jalur Sepeda Permanen Dibongkar, Ini Tanggapan Wagub DKI

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara atas keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.

Riza tak mengiyakan ataupun menolak. Pada dasarnya, Riza mengaku Pemprov DKI ingin memberikan fasilitas terbaik bagi semua pihak, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, hingga kendaraan umum.

"Kita akan berikan pelayanan terbaik kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas," kata Riza di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni.

Ia bilang, pembuatan jalur khusus pesepeda yang terproteksi ini masih dalam proses uji coba. Begitu pula dengan penyediaan jalur khusus road bike di Jalan Layang Nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah ABang dan Sudirman-Thamrin.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba, pengkajian. Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan. Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk masukan dari Pak Kapolri," ungkapnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman- MH Thamrin yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juni.

Bahkan, Sahroni menyarankan agar jalur sepeda permanen dengan biaya program sebesar Rp30 miliar itu untuk dibongkar. Sebab, selain rawan kecelakaan, jalur permanen itu menyulitkan kendaraan lain jikanlalu lintas padat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ungkapnya.

Menangapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan usulan dari Komisi III DPR RI yang meminta jalur sepeda permanen dibongkar.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen dibongkar saja," ujar Sigit.

Saat ini, Sigit mengaku kepolisian masih terus mencari formulasi yang pas untuk menjadi solusi bagi para pesepeda dan pengguna jalan lainnya, supaya tidak memunculkan isu diskriminasi.

Ke depannya, kepolisian akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI hingga studi banding ke negara tetangga untuk melihat bagaimana pengaturan perihal rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga.