Polemik Jalur Sepeda, Anies dan Ahok Dibandingkan: Gubernur Dulu Bikinnya Jembatan Semanggi

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak setuju dengan keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.

"Kapolri mendukung jalur sepeda dibongkar karena ada kajian dari Direktorat Lalu Lintas dan keluhan masyarakat. Saya kira, itu keputusan yang tepat," kata Gilbert kepada VOI, Kamis, 17 Juni.

Gilbert mengaku sejak awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencakanan hingga jalur sepeda dibuat tak melibatkan pembahasan dengan anggota DPRD.

Ia paham, pembuatan jalur sepeda berbiaya Rp30 miliar ini tidak menggunakan dana APBD DKI karena berasal dari corporate social responsibility (CSR). Namun, bagaimanapun juga, peruntukannya tak bisa asal.

Gilbert mencontohkan cara mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menggunakan dana CSR untuk membangun fasilitas publik yang dianggap lebih dibutuhkan banyak pihak.

"Periode gubernur yang dulu, dana CSR digunakan untuk bikin rumah susun hingga Jembatan Semanggi. Tapi ini digunakan untuk bikin jalur sepeda permanen sama tugu sepeda," ungkap Gilbert.

"Ini menurut saya tanpa kajian, karena memang bukan kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan sekelompok orang. Jadilah ini kemudian mengundang masalah ada korban (kecelakaan)," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman- MH Thamrin yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung Parlemen.

Bahkan, Sahroni menyarankan agar jalur sepeda permanen dengan biaya program sebesar Rp30 miliar itu untuk dibongkar. Sebab, selain rawan kecelakaan, jalur permanen itu menyulitkan kendaraan lain jikanlalu lintas padat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ungkapnya.

Menangapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan usulan dari Komisi III DPR RI yang meminta jalur sepeda permanen dibongkar.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen dibongkar saja," ujar Sigit.