JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi orang paling ditunggu dalam polemik rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Namun hingga kini Anies bungkam. Kenapa?
Awalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen yang dibuat Anies. Sahroni meminta jalur dengan pembatas beton itu dibongkar. Sigit setujui usulan itu.
"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen dibongkar saja," kata dia dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.
Sejumlah pihak bersuara. Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon mendukung keberadaan jalur sepeda permanen. "Menurut saya jalur khusus sepeda di Jakarta sudah bagus, jangan dibongkar," kicauan Fadli Zon di Twitter.
Opini-opini politikus
Sementara, dua pandangan juga muncul di Parlemen Kebon Sirih. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak setuju dengan keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jalur sepeda permanen dibongkar.
Gilbert mengatakan sejak awal perencanaan hingga pembangunan jalur sepeda, Anies tak melibatkan pembahasan dengan anggota DPRD. Ia mengaku paham biaya Rp30 miliar pembangunan jalur tak menggunakan dana APBD dan berasal dari CSR. Tapi tetap saja ia ingin DPRD dilibatkan.
Gilbert mencontohkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ia anggap lebih arif menggunakan dana CSR untuk membangun fasilitas publik yang lebih dibutuhkan banyak pihak. Lebih general, pikir Gilbert.
"Periode gubernur yang dulu, dana CSR digunakan untuk bikin rumah susun hingga Jembatan Semanggi. Tapi ini digunakan untuk bikin jalur sepeda permanen sama tugu sepeda," ungkap Gilbert.
Sisi lain, anggota Fraksi PAN DPRD DKI Farazandi Fidiniansyah mengkritik keinginan Sahroni, Sigit, dan pendukung pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Menurutnya rencana ini bukanlah hal bijak dalam mengharmonisasi pengguna jalan.
“Jika setiap ada polemik terkait kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta solusinya dibongkar, ini kami anggap tidak bijak,” ungkap Farazandi.
Farazandi bilang tujuan Anies membuat jalur sepeda permanen adalah untuk meningkatkan budaya penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Semakin banyak pesepeda komuter, penggunaan kendaraan pribadi beremisi juga akan berkurang. Transformasi ini yang menurut Farazandi diinginkan Anies.
Pemprov fokus COVID-19
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons polemik ini. Ia mengatakan Pemprov DKI bakal mempertimbangkan usulan dari DPR dan Kapolri untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin.
"Sekarang ada keinginan dari teman-teman dewan untuk dibangkar, kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali," kata Riza.
Pada dasarnya Pemprov DKI ingin memfasilitasi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, hingga kendaraan umum. Dan jika manajemen jalan umum ideal membutuhkan klasterisasi kendaraan, bukankah jalur sepeda permanen cara yang sesuai?
"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan ksempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri, sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur," ucapnya.
Namun Anies hingga kini enggan menanggapi keinginan Sahroni dan Sigit untuk membongkar jalur sepeda permanen. Anies menyebut dirinya saat ini lebih mementingkan penanganan COVID-19 di Ibu Kota, mengingat terjadinya lonjakan penularan pasca-libur lebaran. Jakarta genting, kata Anies.
"Kita semua sedang fokus masalah penanganan COVID-19. Begitu banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Kita semua fokus pada keselamatan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juni.
*Baca Informasi lain soal JAKARTA atau baca tulisan menarik lain dari Diah Ayu Wardani.