DPR-Polri Ingin Jalur Sepeda Permanen Dibongkar, Wagub DKI: Nanti Kita Pelajari

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari DPR dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin.

"Sekarang ada keinginan dari teman-teman dewan untuk dibangkar, kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni.

Pada dasarnya, Riza mengaku Pemprov DKI ingin memberikan fasilitas terbaik bagi semua pihak, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, hingga kendaraan umum.

"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan ksempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri, sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur," ucapnya.

Namun, satu kebijakan yang Pemprov buat bukan berarti dapat menyenangkan semua pihak. Yang penting, kata dia, kebijakan tersebut dibuat berdasrakan kepentingan banyak orang.

"Kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak, makanya kebijakan diambil untuk kepentingan banyak orang, tidak ada kebijakan untuk semua orang, tetapi kebijakan untuk kepentingan banyak orang," ungkap Riza.

Lagipula, kata Riza, pembuatan jalur sepeda permanen berbiaya Rp30 miliar itu dilakukan dengan pembahasan bersama stakeholder terkait sebelumnya. Baik bersama pihak kepolisian, maupun para pakar.

"Semua kebijakanya yang diambil Pak Gubernur Anies itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi yang ada dan untuk kepentingan semua, bukan untuk kelas-kelas masyarakat," ujar Riza.

"Kami sendiri, menerapkan itu (jalur sepeda permanen) bersama Kakorlantas, juga setelah mempelajari, mengkaji, diskusi, dan sebagainya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman- MH Thamrin yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juni.

Bahkan, Sahroni menyarankan agar jalur sepeda permanen dengan biaya program sebesar Rp30 miliar itu untuk dibongkar. Sebab, selain rawan kecelakaan, jalur permanen itu menyulitkan kendaraan lain jikanlalu lintas padat.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ungkapnya.

Menangapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan usulan dari Komisi III DPR RI yang meminta jalur sepeda permanen dibongkar.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen dibongkar saja," ujar Sigit.