Enggan Tanggapi Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen, Anies Baswedan: Kita Fokus Masalah COVID-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wagub DKI Riza Patria (DOK Humas Pemprov DKI)

Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin.

Anies menyebut dirinya saat ini lebih mementingkan penanganan COVID-19 di ibu kota. Sebab, kini terjadi lonjakan penularan virus corona setelah libur lebaran. Bahkan, ia mengaku Jakarta sedang memasuki fase genting COVID-19.

"Kita semua sedang fokus masalah penanganan COVID-19. Begitu banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Kita semua fokus pada keselamatan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juni.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya akan mempertimbangkan usulan dari DPR dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen.

"Sekarang ada keinginan dari teman-teman dewan untuk dibongkar, kemudian Pak Kapolri menyampaikan setuju saja, nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali," ujar Riza.

Pada dasarnya, Riza mengaku Pemprov DKI ingin memberikan fasilitas terbaik bagi semua pihak, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, hingga kendaraan umum.

"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan ksempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri, sehingga tidak terganggu dan tidak mengganggu pengguna moda transportasi lain, karena itu dibatasi dan diatur," ucapnya.

Namun, satu kebijakan yang Pemprov buat bukan berarti dapat menyenangkan semua pihak. Yang penting, kata dia, kebijakan tersebut dibuat berdasrakan kepentingan banyak orang.

"Kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak, makanya kebijakan diambil untuk kepentingan banyak orang, tidak ada kebijakan untuk semua orang, tetapi kebijakan untuk kepentingan banyak orang," ungkap Riza.

Lagipula, kata Riza, pembuatan jalur sepeda permanen berbiaya Rp30 miliar itu dilakukan dengan pembahasan bersama stakeholder terkait sebelumnya. Baik bersama pihak kepolisian, maupun para pakar.

"Semua kebijakanya yang diambil Pak Gubernur Anies itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi yang ada dan untuk kepentingan semua, bukan untuk kelas-kelas masyarakat," ujar Riza.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengkaji ulang jalur sepeda permanen yang dibuat Anies. Bahkan, Sahroni meminta jalur dengan pembatas beton tersebut dibongkar.

Menangapi hal itu, Sigit sepakat dengan usulan dari Komisi III DPR RI yang meminta jalur sepeda permanen dibongkar.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang (jalur) permanen

dibongkar saja," ujar Sigit.