Saling Balas Sanksi Rusia dengan Kanada, Ada Jaksa Agung hingga Kepala Intelijen

JAKARTA - Otoritas Kanada menyebut sanksi yang dijatuhkan Rusia kepada warga negaranya tidak masuk akal. Sementara, Rusia menjatuhkan sanksi tersebut sebagai balasan atasn sanksi Kanada terdahulu yang dinilai Kremlin tidak sah.

Rusia menjatuhkan sanksi dengan memasukkan sembilan warga negara Kanada dalam daftar hitam, sehingga melarang mereka memasuki wilayah Rusia. Kesembilan orang ini dinilai membentuk dan melakukan kebijakan anti-Rusia. 

"Menanggapi sanksi tidak sah yang dijatuhkan oleh Pemerintah Kanada terhadap warga negara Federasi Rusia pada 24 Maret 2021, dengan dalih yang dibuat-buat atas dugaan penganiayaan terhadap warga negara Rusia Alexei Navalny. Dihukum karena tindakan ilegal, keputusan dibuat untuk tanpa batas waktu, melarang masuk ke Rusia untuk orang-orang berikut dengan kewarganegaraan Kanada," sebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova kemarin, seperti melansir TASS Selasa 8 Juni. 

Daftar tersebut meliputi: Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Kanada David Lametti, Komisaris Layanan Pemasyarakatan Kanada Anne Kelly, Komisaris Polisi Berkuda Kanada Brenda Lucki, Direktur Kebijakan Perdana Menteri Marci Surkes, Menteri Urusan Antar Pemerintah Dominic LeBlanc, Wakil Menteri Departemen Pertahanan Nasional Jody Thomas, Wakil Kepala Staf Pertahanan Michael Rouleau, Wakil Komisaris Royal Canadian Mounted Police Brian Brennan dan Komandan Komando Intelijen Pasukan Kanada Laksamana Muda Scott Bishop.

Juru bicara itu menekankan, otoritas resmi Kanada terus mendukung inisiatif yang diarahkan terhadap Rusia, menampilkan aktivitas yang tidak pantas dan kontraproduktif dalam mendukung rezim ultra-nasionalistik di Kiev dan pasukan 'Russophobic' di Baltik. 

"Tuduhan tak berdasar terhadap negara kami atas 'agresi yang ditujukan' di Ukraina, serta upaya untuk ikut campur dalam urusan internal Rusia. Tindakan destruktif semacam itu oleh Ottawa, seperti yang ditunjukkan oleh diplomat itu, secara negatif mencerminkan prospek pemulihan dialog antarnegara bagian dan membangun interaksi antara Rusia dan Kanada sebagai tetangga melalui Kutub Utara," tegasnya. 

Kendati demikian, Moskow masih siap untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan Kanada meskipun sikap 'Russophobic' dipupuk oleh bagian tertentu dari pendirian Kanada.

“Pihak Rusia tetap terbuka, ketika dan jika mereka siap di Ottawa, untuk pengembangan hubungan kita berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati dengan penekanan pada kerja sama di bidang-bidang kepentingan yang secara objektif bertepatan seperti Arktik, dan hubungan regional dan bisnis," papar Zakharova.

"Di Rusia, orang-orang Kanada selalu dipandang dengan hangat dan dengan perasaan yang baik meskipun suasana hati 'Russophobic' dipupuk oleh sebagian kelas politik dan 'kelompok pengaruh' tertentu," diplomat itu menyimpulkan," lanjutnya.

Terpisah, Kementerian Luar Negeri Kanada menyebut sanksi Rusia terhadap sejumlah warga negaranya tidak berdasar dan tidak dapat diterima. 

"Kami mengetahui keputusan Rusia untuk melarang sembilan warga Kanada memasuki Rusia sebagai pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan Kanada pada 24 Maret," sebut Kementerian Luar Negeri Kanada. 

"Sanksi Rusia terhadap individu Kanada, termasuk anggota pemerintah, tidak dapat diterima dan tidak berdasar," lanjut kementerian tersebut.

Sementara, Global Affairs Canada dalam pernyataannya menegaskan, Ottawa sebelumnya telah memberlakukan sanksi anti-Rusia atas situasi di sekitar Alexei Navalny dan para pendukungnya. 

"Kami tetap sangat prihatin dengan memburuknya situasi hak asasi manusia di Rusia dan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil dan suara-suara independen. Kami mendukung orang-orang Kanada yang menjadi sasaran dan kami akan terus bekerja dengan mitra dalam membela demokrasi," terang pernyataan tersebut. 

Untuk diketahui, Pemerintah Kanada menjatuhkan sanksi pada sembilan pejabat tinggi Rusia atas situasi Alexey Navalny pada 24 marat lalu. Mereka yang terkena sanksi meliputi, Kepala FSB Rusia Alexander Bortnikov, Wakil Kepala Staf Pertama Kantor Eksekutif Kepresidenan Sergei Kiriyenko, Direktur Pengawal Nasional Viktor Zolotov, Kepala Direktorat Kebijakan Domestik Kepresidenan Andrei Yarin, Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivoruchko dan Pavel Popov, Wakil Berkuasa Penuh dari Presiden Rusia di Distrik Federal Siberia Sergei Menyailo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Federal Alexander Kalashnikov dan Jaksa Agung Igor Krasnov.