Saat Ketua KPK Firli Tak Hadiri Debat Terbuka dengan Dalih Menghentikan Polemik

JAKARTA - Debat terbuka antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Direktur Sosialisai dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono batal dilaksanakan. 

Penyebabnya, hingga acara selesai digelar Firli tak menunjukkan batang hidungnya dan berdalih hal ini dilakukan untuk menghentikan polemik di ruang publik.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar debat terbuka antara Firli dan Giri yang dipandu oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Debat ini dilakukan di ruang pers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan dan ditayangkan secara langsung di YouTube Jakartanicus.

Acara ini rencananya akan membahas Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melaksanakan debat terbuka wawasan kebangsaan antara dua orang yang namanya selalu disebut dalam sebulan terakhir yaitu antara Giri dan juga Firli," kata Kurnia saat membuka acara debat tersebut, Jumat, 4 Juni.

Sebelum debat dimulai, Kurnia mengatakan, surat undangan telah diajukan secara resmi kepada KPK agar Firli hadir. "Namun, belum terlihat kehadiran Pak Firli di ruangan ini," ungkapnya.

Hanya saja, setelah ditunggu, Firli tak juga muncul. Sehingga debat tersebut tak jadi diselenggarakan meski Giri Suprapdiono, yang merupakan salah satu dari puluhan pegawai yang dinonaktifkan sudah siap menjadi lawan bicaranya.

Mengapa debat dilakukan?

Tantangan debat terbuka ini awalnya disampaikan oleh seorang warganet beberapa waktu lalu. Tujuannya, untuk menindaklanjuti polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang makin berlarut.

"Bagaimana jika Firli vs Giri diadu one-on-one debat dan pamer track record soal Wawasan Kebangsaan di forum terbuka? @MataNajwa bisa fasilitasi," demikian dikutip dari akun Twitter @NephiLaxmus yang diretweet oleh eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu, 30 Mei.

Cuitan ini kemudian ditanggapi oleh Febri melalui akun Twitternya @febridiansyah. "Pak @girisuprapdiono bersedia?"

Pertanyaan ini selanjutnya dijawab oleh Giri melalui akun Twitternya. Dia mengaku siap untuk berdebat secara terbuka dengan Firli Bahuri soal wawasan kebangsaan.

Giri mengaku dengan senang hati jika debat terbuka itu dilakukan. Mantan Direktur Gratifikasi KPK tersebut bahkan menantang, siapapun yang kalah harus mundur dan meletakkan jabatan.

"Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan," tegasnya. "Bisa gitu gak?" imbuh Giri.

Hal ini juga kembali disampaikan oleh Giri usai hadir dalam acara debat terbuka yang urung dilakukan. Dia mengatakan, hadirannya di debat ini semata-mata demi menjelaskan TWK yang jadi syarat alih status pegawai KPK yang terkesan tertutup.

Giri juga menegaskan bukan dirinya yang menantang Firli untuk berdebat secara terbuka tapi atas permintaan warganet.

"Saya enggak nantang, jadi netizen sebenarnya yang membuat acara ini, apakah perlu debat Pak Firli dengan saya, kemudian saya jawab, saya siap saja. Saya bertanya bercanda di sana, kalau kalah siap mundur atau enggak, gitu," kata Giri kepada wartawan.

"Kalau saya saya siap mundur. Jadi dengan konsekuensi itu hari ini apakah ada yang nggak siap mundur, saya pikir mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan," imbuhnya.

Giri menyebut proses TWK yang akhirnya berujung penonaktifan 75 pegawai dan bahkan pemecatan 51 pegawai di antaranya perlu dibuka seterang-terangnya. Sebab, penonaktifan dan penyingkiran terhadap dia dan puluhan pegawai KPK dianggap menunjukkan orang yang berani memberantas korupsi justru tak dihargai.

Giri juga meminta publik tak meragukan sikap mereka. Mengingat, selama ini 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK telah mempraktikkan sikap kebangsaan mereka dengan cara melakukan pemberantasan korupsi.

"Jadi jangan ragukan kami, bukan wawasan. Kita sudah mempraktikkan praktik kebangsaan kami. Kami cinta negara ini dan tidak usah diragukan untuk hal itu," tegasnya.

"Mohon doanya agar kita tetap melawan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya penyingkiran 75 pegawai ini," tambah eks Direktur Gratifikasi KPK ini.

Terkait ketidakhadiran Firli Bahuri di acara debat terbuka itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri angkat bicara. Menurutnya, Firli tak hadir untuk menghentikan polemik alih status pegawai KPK terutama terkait Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di tengah masyarakat.

"Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN," kata Ali kepada wartawan.

Dia juga menyayangkan debat publik tersebut dilakukan di ruang pers KPK tanpa izin terlebih dahulu. Mengingat, di dalam surat undangan yang diajukan debat dilakukan di pelataran gedung KPK yang merupakan area publik.

"KPK menyayangkan acara debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ali berharap masyarakat bisa memberikan dukungan tercipta situasi kondusif setelah polemik TWK terjadi. Sehingga, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara lancar oleh komisi antirasuah.

"Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," pungkas Ali.