JAKARTA - Program Kartu Prakerja selama ini cukup disorot terutama selama masa pandemi virus corona atau COVID-19. Saat situasi darurat seperti sekarang, masyarakat hanya butuh kebijakan yang rasional dan tepat sasaran.
Demikian diungkapkan ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah. Dirinya menilai, jika bantuan pemerintah sudah tepat sasaran di tengah pandemi ini, masyarakat tidak akan menyoroti program tersebut.
"Tapi begini, seandainya bantuan pemerintah sudah begitu lancar, dilaksanakan begitu cepat dan mengena, saya kira tidak ada persoalan dengan Kartu Prakerja. Karena memang disusun peruntukannya sebenarnya bukan untuk bantuan sosial," tuturnya, dalam video conference bertema 'Kartu Prakerja: Anda Bertanya, Kami Jelaskan', Rabu, 29 April.
Menurut Piter, program Kartu Prakerja yang saat ini digunakan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial, bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 dinilai kurang pas.
Seharusnya, kata dia, pemerintah meracik bantuan khusus bagi masyarakat berupa bantuan langsung ketimbang pelatihan kerja secara daring tersebut.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pengusaha Bilang Kartu Prakerja Tak Tingkatkan Produktivitas Masyarakat
27 April 2020, 19:32
"Masyarakat tidak akan menggugat kalau sudah terpenuh kebutuhan mereka. Banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan bantuan dan belum menerima bantuan. Kartu Prakerja kurang pas dengan kondisi sekarang ini," jelasnya.
Dalam kondisi tidak pandemi atau kondisi normal, Piter menyebut, konsep Kartu Prakerja sudah sangat baik. Sebab, dalam proses penyusunannya sudah disesuaikan dengan kondisinya.
Namun dalam kondisi pandemi ini, menurut Piter, pelatihan yang ada di program Kartu Prakerja bukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia menilai, lebih baik uang yang digunakan untuk pelatihan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak PHK.
"Saya sendiri menyaksikan karena di keluarga saya ada yang mengalami PHK, kemudian kehilangan pendapatan dan tak bisa memenuhi kewajibanya membayar cicilan utang, dan sekadar membayar kontrakan rumah. Apa yang terjadi? Mereka tak bisa terus menerus hidup seperti itu. Mereka harus keluar dari kontrakan dan kost," tuturnya.
Sekadar informasi, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kepemimpinannya. Program ini juga sempat dibahas pada saat kampanye. Tujuannya untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia dihadapi oleh masalah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Karena itu, program ini pun bergeser dari tujuan awalnya yakni diperuntukkan juga bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peserta program Kartu Prakerja akan mendapat insentif sebesar Rp3.550.000 per orang. Rinciannya Rp1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp600 ribu selama empat bulan untuk insentif pelatihan dan Rp150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
