Tes Wawasan Kebangsaan di KPK Dianggap Singkirkan Pegawai yang Beda Pandangan Politik dengan Pemerintah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya menyingkirkan mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah. 

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi asesmen TWK yang banyak memuat pertanyaan janggal dan membuat 75 orang pegawai dinyatakan tak lolos seleksi sehingga terancam dipecat.

"Tes ini jelas upaya menyingkirkan pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dengan pemerintah," kata Usman dalam sebuah diskusi yang ditayangkan secara daring di YouTube, Jumat, 7 Mei.

Dia menyinggung materi pertanyaan dalam TWK baik tertulis maupun wawancara adalah pertanyaan kecil yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Padahal, tes semacam ini harusnya dapat membangkitkan rasa kebangsaan di atas perjuangan keadilan.

Ada sejumlah pertanyaan dalam tes yang dibacakannya, seperti pendapat para pegawai tentang Rizieq Shihab dan pembubaran organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI), pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga tentang kebijakan pemerintah dan kebijakan mana yang tidak disetujui.

"Ini bukan pertanyaan yang membangkitkan, membuncah rasa kebangsaan di atas dasar perjuangan keadilan, perjuangan melwan keadilan," tegasnya.

"Karena itu saya mengatakan wawasan kebangsaan yang termanifestasi dalam tes itu bukanlah wawasan kebangsaan yang diwariskan para pendiri bangsa melainkan wawasan kebangsaan yang datang dari pikiran kecil, kerdil, dan mereka yang selama ini bersembunyi di balik jubah kebangsaan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan," imbuh Usman.

Karenanya jika 75 pegawai yang tak lolos lantas diberhentikan, maka TWK dianggap sebagai salah satu bentuk pelemahan KPK. "Dan ini menjadi skandal terbaru dalam upaya melemahkan pemberantasan korupsi, mengkhianati reformasi, dan akan makin memundurkan kualitas demokrasi yang sudah rendah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo angkat bicara soal kejanggalan pertanyaan saat wawancara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Yudi mengaku mendapat pertanyaan apakah dirinya sebagai seorang muslim mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain.

Hal ini kemudian membuatnya heran. Sebab, memberi selamat hari raya ke umat beragama lain kerap dilakukannya dan menjadi hal yang biasa.

"Saya heran ketika ada pertanyaan ke saya tentang apakah saya mengucapkan selamat hari raya ke umat beragama lain," kata Yudi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 7 Mei.