JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera menilai tak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia Jilid I mesti ditindaklanjuti. Terlebih, buku ajar tersebut justru lebih menonjolkan tokoh-tokoh komunis bahkan ada nama mantan teroris.
"Penghapusan kontribusi para ulama dan penonjolan tokoh yang dekat dengan ideologi lain (komunis, red) mesti diselidiki dengan seksama," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis, 22 April.
Ketua DPP PKS mendesak persoalan hilangnya nama pahlawan nasional sekaligus pendiri ormas NU tersebut dalam Kamus Sejarah buatan Kemendikbud perlu diinvestigasi menyeluruh.
"Jadi, perlu diinvestigasi apa maksud dan siapa master mindnya," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Begini PPKM Mikro Tiap RT Zona Risiko COVID-19 di Jakarta, Ada Jam Malamnya
22 April 2021, 08:44 -
| BERITA
KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali Diduga Masuk Palung Berkedalaman 700 Meter
21 April 2021, 21:39
Menurutnya, sanggahan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebagai sejarawan bisa saja jadi diskursus. Tetapi, posisinya sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sangat strategis dan substansial.
"Terlepas dari belum dicetak dan belum disebarkannya buku tersebut, kejadian ini mesti menyadarkan kita semua bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang," sindirnya.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meradang. Dia mendesak agar dilakukan investigasi atas hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Ketua BKSAP DPR itu tidak habis pikir bagaimana sosok sekaliber Hadratus Syaikh Hasyim Asyari menghilang dari buku tersebut. Dia menduga ada yang ingin membelokkan sejarah.
"Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asy’ari pencetus Resolusi Jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada. Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah," tulis Fadli dalam akun Twitter, Selasa, 20 April.
