Presiden Korsel Bela Keputusan Darurat Militer, Klaim Sesuai Konstitusi dan Hukum

JAKARTA - Presiden Korea Selatan membela keputusannya mengumumkan darurat militer pada Hari Selasa, mengklaim sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum.

Presiden Yoon mengatakan "tidak ada kesalahan" dalam deklarasi darurat militer, menekankan hal itu semata-mata dimaksudkan untuk mencegah apa yang ia gambarkan sebagai "tindakan pemakzulan sembrono" dari oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK).

Pernyataannya, yang disampaikan selama pertemuan dengan tokoh-tokoh politik utama, termasuk Perdana Menteri Han Duck-soo dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, Han Dong-hoon, menuai kritik dalam partai karena tidak berhubungan dengan sentimen publik, dikutip dari The Korea Times 5 Desember.

Menurut sumber-sumber di blok penguasa pada Hari Rabu, Presiden Yoon menegaskan kembali selama pertemuan di Kantor Kepresidenan Yongsan, deklarasi darurat militer mematuhi prosedur konstitusional dan hukum.

Ia menolak tuduhan adanya ketidakwajaran, membingkai langkah tersebut sebagai tanggapan yang diperlukan terhadap apa yang ia sebut sebagai "penyalahgunaan kewenangan pemakzulan" oleh partai oposisi.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah darurat militer berfungsi sebagai peringatan bagi DPK, pemimpin PPP menjauhkan diri dari penafsiran tersebut, dengan mengatakan, "Darurat militer tidak dapat digunakan sebagai peringatan belaka."

Anggota parlemen Jeong Sung-kook dari PPP yang berkuasa menyatakan kekhawatiran atas sikap pemerintah. "

Tampaknya keseriusan situasi tidak disampaikan dengan benar kepada presiden," katanya, menyebut persepsi di kantor kepresidenan "terlalu berpuas diri."

Meskipun ada seruan yang semakin meningkat untuk akuntabilitas, termasuk tuntutan pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan perombakan kabinet secara menyeluruh, Presiden Yoon tetap teguh, kata para pejabat.

Peserta pertemuan, termasuk Han dan Ketua DPR Chu Kyung-ho, menahan diri untuk tidak secara langsung mengangkat isu pengunduran diri Presiden Yoon dari jabatan presiden.

Namun, Han membenarkan sebelumnya pada hari itu, ia telah menyampaikan tuntutan pengunduran diri Presiden Yoon kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jeong Jin-seok.

Selama pertemuan tersebut, Han juga menyuarakan kekhawatirannya tentang tuduhan satuan tugas khusus Komando Pertahanan Ibu Kota dimobilisasi untuk menahan tokoh-tokoh politik utama, termasuk dirinya sendiri, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan Pemimpin DPK Lee Jae-myung.

Sementara beberapa anggota senior partai berkuasa bersumpah untuk menolak segala upaya oposisi untuk memperpendek masa jabatan Yoon, klaim tersebut semakin menambah ketegangan politik.

Seorang pejabat di kantor kepresidenan menggambarkan diskusi tersebut sebagai "serius dan menyeluruh," menyangkal adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara presiden dan anggota partainya.

DPK akan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada tengah malam tanggal 5 Desember, dengan alasan deklarasi darurat militer melanggar batasan konstitusional dan hukum.

Reaksi di dalam PPP masih terbagi, dengan beberapa anggota parlemen mempertimbangkan pemakzulan sebagai pilihan yang layak, sementara yang lain menganjurkan langkah-langkah alternatif untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Ketika ditanya tentang posisinya tentang pemakzulan, Han menolak berkomentar, dengan mengatakan, "Saya tidak akan menanggapi pertanyaan seperti itu."