Menlu Blinken Sebut Amerika Serikat Tidak Mengetahui Rencana Pengumuman Darurat Militer Korea Selatan

JAKARTA - Amerika Serikat tidak mengetahui Presiden Korea Selatan bermaksud untuk mengumumkan darurat militer, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Hari Rabu.

Berbicara dalam wawancara di Brussels, Belgia di sela-sela pertemuan menteri luar negeri NATO, Menlu Blinken mengatakan sangat penting proses tersebut mulai sekarang berjalan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum di Korea Selatan, sekutu utama Washington.

"Demokrasi Korea Selatan adalah salah satu kisah paling hebat di dunia. Sangat penting bahwa setiap perselisihan, perbedaan, perbedaan politik, diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum. Itulah yang kita lihat sekarang. Itulah yang sangat penting untuk dipertahankan," kata Menlu Blinken kepada Reuters, seperti dikutip 5 Desember.

Lebih jauh ia mengatakan, Amerika Serikat, yang memiliki sekitar 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan, belum diberi tahu tentang keputusan Presiden Yoon sebelumnya.

"Tidak, itu benar. Kami tidak mengetahuinya," ungkapnya, sambil menolak setiap anggapan bahwa ini mungkin merupakan kesenjangan intelijen oleh Washington.

"Kami tentu tidak secara rutin diberi tahu tentang setiap keputusan yang mungkin dibuat oleh mitra mana pun di seluruh dunia pada waktu tertentu," katanya.

Terpisah, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, mengatakan kepada lembaga pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, Amerika Serikat tidak diajak berkonsultasi dengan cara apa pun.

"Kami mengetahui hal ini dari pengumuman di televisi, sama seperti yang dilakukan seluruh dunia," katanya.

"Deklarasi darurat militer ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi kami," tambah Sullivan.

Ia mengatakan "pengumuman yang cukup dramatis menimbulkan tanda bahaya di mana-mana, termasuk di Washington," tetapi kejadian-kejadian berikutnya telah menunjukkan "proses dan prosedur" demokrasi yang berfungsi.

"Demokrasi Korea Selatan kuat dan tangguh, dan kami akan terus berbicara di depan umum dan terlibat secara pribadi dengan mitra Korea Selatan untuk menegaskan pentingnya hal itu terus berlanjut," jelas Sullivan.

Diketahui, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam untuk menggagalkan "kekuatan anti-negara" di antara lawan politik dalam negerinya, tetapi membatalkan keputusan tersebut beberapa jam kemudian setelah anggota parlemen menentangnya.

Pengumuman yang dilakukan Presiden Yoon menimbulkan tantangan paling serius bagi demokrasi Korea Selatan sejak 1980-an dan ditolak dengan suara bulat oleh 190 anggota parlemen. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen, sementara partai pendukung presiden mendesaknya untuk mencabut dekrit tersebut.

Menlu Blinken menolak mengatakan apakah menurutnya keputusan darurat militer itu dapat dibenarkan atau tidak.

"Saya tidak akan membahas keputusan yang telah dibuat, keputusan politik yang dibuat di Korea Selatan," katanya.

"Yang penting sekarang adalah melihat proses ini berlangsung secara damai dan sesuai dengan konstitusi negara hukum," tambah Menlu Blinken.