Publik Ternyata Paling Sering Mengadu ke DPR Soal Hukum

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR menerima ribuan aduan dari masyarakat. Ia berterima kasih kepada rakyat yang terus mendukung kerja-kerja DPR.

Laporan kinerja selama satu tahun masa sidang DPR itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna khusus HUT ke-79 DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis 29 Agustus. Laporan tersebut bertemakan ‘DPR Perkuat Persatuan dan Gotong Royong Menuju Indonesia Sejahtera’.

Puan menyebut DPR menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI.

“Sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui website,” kata Puan.

Ada tiga bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat di mana rinciannya adalah sebanyak 1.282 surat aduan terkait permasalahan hukum, 281 terkait pertanahan dan reforma agraria sebanyak, serta 108 terkait pendidikan.

“Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

Puan pun mengatakan, DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. DPR juga dituntut untuk selalu dekat dan berpihak pada rakyat, dan DPR diharapkan memiliki ketajaman substansi.

“DPR RI juga diharapkan memiliki kehormatan sesuai kedudukannya, serta berperilaku yang memperhatikan rasa kepatutan dan rasa keadilan sosial,” ujar Puan.

Hasil kinerja DPR yang telah disampaikan Puan akan disusun secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023-2024. Puan mengatakan, Kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI.

“Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” sebutnya.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR selalu selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat.

Mantan Menko PMK itu pun mengajak seluruh anggota dewan yang terhormat untuk bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas. Selain itu, menurut Puan, agar DPR memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya, dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia.

“Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT DPR RI ke-79, DPR RI akan terus menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat: kekuasaan DPR RI berasal dari rakyat, maka sudah menjadi kewajiban DPR RI menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

“Atas nama Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat,” ungkap Puan.

Rapat Paripurna khusus HUT DPR itu dihadiri oleh mantan pimpinan DPR antara lain Ketua DPR Periode 2004-2009 Agung Laksono, Ketua DPR Periode 2009-2014 Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Agus Hermanto.

Turut hadir pula Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, beberapa pimpinan lembaga negara yakni Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. Amzulian Rifai, serta perwakilan Pemerintah yaitu Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Acara peringatan HUT ke-79 DPR juga dilengkapi dengan prosesi potong tumpeng oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Secara simbolis, Puan menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Ketua DPR Periode 2004-2009 Agung Laksono.