Apapun Alasannya, Dana yang Dikelola ACT Bukan untuk Kepentingan Pribadi

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta oknum di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang melakukan penyelewengan dana umat harus ditindak hukum.

Menurut Yandri, penyelewengan dana sosial, berapapun jumlahnya harus tetap ditindak. Pasalnya dana tersebut untuk kegiatan sosial dan membantu yang tertimpa musibah bukan untuk kepentingan pribadi.

"Berapapun yang diselewengkan menurut saya harus ditindak serta dilakukan diaudit,” kata Yandri dikutip dari laman resmi parlemen, Rabu 6 Juli.

Menurut politisi PAN itu, sanksi dan tindakan tegas itu diperlukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penghimpun dana amal dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Yandri juga meminta pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap kelompok penghimpun dana masyarakat.

"Kalau perlu, dibentuk Komisi Pengawasan Yayasan Filantropi atau apapun namanya, sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu atau ada yayasan yang menyimpang bisa ditindak,” tegas Yandri.

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar kasus masalah penyelewengan dana donasi yang dilakukan ACT segera ditindak. Ia meminta dilakukan audit kepada ACT dan dilaporkan kepada publik.

Dirinya berharap kasus ini menjadi evaluasi dan informasi bagi masyarakat untuk memilah dan memilih lembaga filantropi saat akan mendonasikan harta.

"Kasus ACT harus dibongkar ke masyarakat. Agar masyarakat dan para donaturnya mengetahui dana-dana tersebut dipergunakan untuk apa saja," ungkap Ace.

Dia juga menekankan agar pengumpulan dana dari masyarakat dan atas nama publik harus dikelola secara transparan dan terbuka. Termasuk dalam pengelolaan biaya operasional manajemen di dalamnya.

"Soal mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemanusiaan atau atas nama kegiatan keagamaan tentu harus dikelola secara transparan dan terbuka. Harus disampaikan kepada masyarakat secara periodik laporan penggunaan keuangannya, termasuk biaya operasional manajemennya," jelas politisi Partai Golkar itu.

Ace bahkan sudah mengkonfirmasi mengenai identitas keorganisasian dari ACT kepada Baznas dan hasilnya ACT tidak masuk sebagai golongan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga tak boleh mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

"Seharusnya tidak boleh mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Kalau mereka mengumpulkan dana dari masyarakat atas nama ZIS tentu harus melaporkan ke BAZNAS,” terang Ace.