Bagikan:

BOGOR - Partai NasDem menginisiasi poros baru dengan menggandeng PKS dan Partai Golkar agar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung tanpa kotak kosong atau hanya pasangan calon (paslon) tunggal.

"Dasar kesepahaman yang kuat di antara NasDem, PKS dan Golkar adalah memastikan tidak ada kotak kosong pada Pilkada di Kabupaten Bogor. Kenapa? Karena tradisi berdemokrasi yang sehat ini harus tetap kita jaga di Kabupaten Bogor," ungkap Wakil Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Asep Wahyuwijaya alias Kang AW di Cibinong, Antara, Rabu, 14 Agustus.

Poros baru ini nantinya akan melawan koalisi yang dibentuk oleh Partai Gerindra di Pilkada Kabupaten Bogor.  Partai besutan Prabowo Subianto itu dengan modal raihan 12 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 bisa mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati sendiri di Pilkada mendatang.

Kang AW menyebutkan, NasDem, PKS, dan Golkar telah menyepakati untuk mengusung Ade Ruhandi alias Jaro Ade untuk berkontestasi melawan bakal calon bupati dari Partai Gerindra Rudy Susmanto.

"Variabel penentu Jaro Ade, setidaknya oleh NasDem sudah ditelaah cukup dalam. Dari segi otentisitas figur dan perjalanan karir politiknya yang berangkat dari Kades hingga menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bogor, menjadi pimpinan komisi hingga menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor," paparnya.

Ia menilai, Jaro Ade yang pernah mengikuti ajang Pilkada Kabupaten Bogor pada 2018 silam memiliki rekam jejak kapasitas dan kompetensi yang terang benderang.

"Karenanya NasDem, PKS dan Golkar pun bersepaham bahwa Jaro Ade memang layak kita usung bersama. Menghadapi agenda pilkada ini, sebagaimana saya sampaikan di hadapan PKS dan Golkar juga, bagi NasDem itu sangat sederhana saja," kata Kang AW.

Mengenai sosok pendamping Jaro Ade di Pilkada Kabupaten Bogor, ketiga partai tersebut baru membahas kemungkinan politisi PKS Agus Salim sebagai kandidat.

Di samping itu, ia memastikan bahwa NasDem tidak meminta sepeserpun mahar ataupun biaya administrasi untuk urusan memberikan rekomendasi hingga B1 KWK. Karena, kata dia NasDem bukan merupakan partai politik pemburu rente.

Menurut dia, NasDem hanya ingin memastikan bahwa figur yang diusung partainya dalam Pilkada memberikan kemaslahatan dan ikhtiar yang terbaik untuk warga Kabupaten Bogor.

"Jadi, kalau ada yang mengklaim bahwa NasDem bisa dibayar atau hanya akan memberikan B1KWK dengan alasan transaksional dan mengabaikan substansi amanah untuk kebaikan untuk warga Kabupaten Bogor, saya pastikan itu hoaks," kata Kang AW menegaskan.