Jadi Dewan Penasehat Parlemen ASEAN untuk Kemerdekaan Palestina, Fadli Zon Utamakan Diplomasi

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan komitmennya sebagai perwakilan parlemen global untuk menggalang dukungan dengan lobi dan diplomasi parlemen, khususnya di Asia Tenggara (ASEAN) demi menghentikan praktik genosida Israel atas warga Palestina.

Hal itu disampaikan Fadli yang merupakan Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds dan Palestina dalam pertemuan dengan Parlemen Malaysia yang dipimpin Ketua Kaukus Parlemen Myanmar untuk Palestina, Syed Ibrahi di Gedung Parlemen Malaysia, Kamis 11 Juli.

"Menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan Palestina bukan hanya tanggungjawab moral kita sebagai parlemen yang mewakili suara masyarakat, namun juga menjadi sebuah keharusan sebagai wujud nyata memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia," kata Fadli dalam keterangan tertulis.

Fadli pun menyatakan dukungan atas pembentukan “Parlemen Asia Tenggara untuk Kemerdekaan Palestina", yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi parlemen Asia Tenggara dalam mengoptimalkan upaya diplomasi melalui lobi, kampanye, dan dialog untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Fadli Zon pun didaulat sebagai penasehat dalam forum tersebut mewakili organisasi parlemen dunia untuk Palestina sekaligus DPR RI.

"Untuk itu saya menyerukan agar parlemen Asia Tenggara dapat bersatu dalam mendukung Palestina menjadi anggota tetap PBB dan mendapat pengakuan internasional sebagai bangsa yang merdeka,” ujar Fadli.

BKSAP DPR RI diketahui aktif dalam berbagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional dan regional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Organisasi yang merupakan focal point pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI ini juga mendesak agar negara-negara yang selama ini berada di belakang Israel untuk menghentikan berbagai praktek standar ganda karena telah mendukung Israel melakukan penjajahan di wilayah Palestina yang jelas-jelas bertentangan dengan Piagam PBB.