Pimpin Sidang Eksekutif Parlemen Asia, Fadli Zon Deklarasikan Terbentuknya Komisi Palestina

ANTALYA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) dipilih menjadi Pimpinan Sidang oleh Dewan Eksekutif Organisasi Parlemen Asia, Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023.

Forum dihadiri kurang lebih enam belas negara anggota Executive Council antara lain Turki, RRC, Russia, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain, Azerbaijan.

Dalam sidang ini dibahas perlunya APA sebagai wadah organisasi parlemen Asia, membentuk komisi khusus terkait Palestina yang dapat berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Fadli Zon memimpin terbentuknya Komisi Palestina dalam Parlemen Asia ini dengan menekankan urgensi situasi Palestina sekarang. Ia pun sebagai pimpinan sidang mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa parlemen, sebagai representasi rakyat, harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina.

"Untuk itu, ia mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel," kata Fadli dalam keteranganya, Selasa 28 November.

Pada sidang ini, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya parlemen APA mendukung kemerdekaan Palestina. Hadir pula dalam sidang ini Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.

Gigihnya perjuangan DPR RI dalam mendorong upaya diplomasi parlemen mendukung kemerdekaan Palestina mendapatkan apresiasi dari parlemen negara-negara Asia yang hadir. Indonesia diminta menjadi Rapporteur dalam Komisi Palestina ini.

Dalam Sidang APA ini, Fadli Zon juga mengutuk standar ganda dan kemunafikan negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi, namun diam seribu bahasa saat merespon kekejaman Israel terhadap Palestina.

Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka.

"Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia," katanya.

Kata dia, semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

"Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia," kata Fadli.

Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia, dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Gencatan senjata yang bersifat sementara saat ini di Gaza tak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.

Untuk itu, ia mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk.