Polisi Tunisia Tangkap Pimpinan Oposisi Kandidat Pilpres atas Tuduhan Pencucian Uang

JAKARTA — Ketua partai oposisi Tunisia, Lotfi Mraihi, yang maju menjadi calon dalam pemilihan presiden ditangkap polisi atas dugaan pencucian uang.

Mraihi, pemimpin Partai Persatuan Republik, dan salah satu kritikus Presiden Kais Saied yang paling menonjol, ditangkap pada Rabu, 3 Juli, kata politisi dan media lokal.

Dilansir Reuters, Kamis, 4 Juli, juru bicara pengadilan Tunis mengatakan awal pekan ini Mraihi menghadapi sangkaan pencucian uang dan pembukaan rekening bank di luar negeri tanpa izin dari bank sentral.

Penangkapan Mraihi terjadi ketika partai-partai oposisi, yang sebagian besar pemimpinnya dipenjara, menuduh pemerintahan Saied memberikan tekanan pada pengadilan untuk melacak saingan Saied dalam pemilu 2024 dan membuka jalan baginya untuk memenangkan masa jabatan kedua.

Terpilih sebagai presiden pada tahun 2019, Saied belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk pemilu yang dijadwalkan pada 6 Oktober.

Namun diperkirakan Saied akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Dia mengatakan tahun lalu dia tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada apa yang disebutnya non-patriot.

Abir Moussi, pemimpin Partai Konstitusi Bebas dan seorang kandidat terkemuka, telah dipenjara sejak tahun lalu atas tuduhan merugikan keamanan publik.

Partai Moussi mengatakan dia dipenjara dalam upaya untuk menyingkirkannya dari pemilu dan menghindari kandidat kuat. Pihak berwenang menyangkal hal ini.

Kandidat lainnya termasuk Safi Saeed, Nizar Chaari dan Abd Ellatif Mekki menghadapi tuntutan atas tuduhan kejahatan seperti penipuan dan pencucian uang.

Mondher Znaidi, seorang kandidat potensial terkemuka yang tinggal di Perancis, juga menghadapi tuntutan atas dugaan korupsi keuangan.

Pihak oposisi mengatakan pemilu yang adil dan kredibel tidak dapat diselenggarakan kecuali para politisi yang dipenjara dibebaskan dan media diperbolehkan melakukan tugasnya tanpa tekanan dari pemerintah.

Saied merebut hampir semua kekuasaan pada tahun 2021, membubarkan parlemen, dan mulai memerintah melalui dekrit dalam tindakan yang digambarkan pihak oposisi sebagai kudeta.

Saied mengatakan langkahnya sah dan diperlukan untuk mengakhiri korupsi yang merajalela selama bertahun-tahun di kalangan elite politik.