Donald Trump Sebut Venezuela Dipimpin oleh Seorang Diktaktor

JAKARTA - Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada Hari Senin, Venezuela dipimpin oleh seorang diktaktor, tanpa menyebutkan nama Presiden Venezuela saat ini Nicolas Maduro.

"Saya tahu betul, dan Venezuela saat ini dipimpin oleh seorang diktator," kata Trump dalam sebuah wawancara di platform siaran langsung Kick, melansir Reuters 6 Agustus.

Setelah pemilihan umum pada 28 Juli, Dewan Pemilihan Umum Venezuela menyatakan Presiden Maduro, yang telah berkuasa sejak 2013, sebagai pemenang dengan 51 persen suara, yang memicu tuduhan kecurangan dari pihak oposisi.

Pihak oposisi mengatakan bahwa penghitungannya sendiri yang terperinci menunjukkan bahwa kandidat oposisi Edmundo Gonzalez kemungkinan besar menerima 67 persen suara.

Dalam wawancara tersebut, Trump melanjutkan dengan mengatakan, kejahatan menurun drastis di Venezuela karena "mereka telah mengambil elemen-elemen kriminalnya dan mereka telah memindahkannya ke Amerika Serikat", pernyataan yang menunjuk pada kebijakan keamanan perbatasan pemerintahan Biden.

"Mereka pengedar narkoba, mereka penjahat, mereka pembunuh, mereka pemerkosa. Semuanya telah dipindahkan ke Amerika Serikat," kata Trump tanpa menyebutkan bukti.

Diketahui, situasi di dalam negeri Venezuela tengah memanas, seiring dengan saling klaim antara petahana Maduro dan pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez, terkait kemenangan dalam Pemilihan Presiden yang digelar 28 Juli lalu. Dewan Pemilihan Nasional kemudian mengumumkan Maduro memenangi pemilihan dengan raihan suara lebih dari 51 persen.

Itu memicu ketegangan yang diikuti dengan aksi jalanan oleh pendukung kedua belah pihak. Terbaru, Presiden Maduro mengumumkan, aparat keamanan telah menahan sekitar 2.000 orang yang pengunjuk rasa setelah demonstrasi uang berujung bentrokan.

Sejumlah negara ada yang sudah memberikan selamat kepada Presiden Maduro atas hasil Pilpres Venezuela. Sementara, AS sendiri telah mengakui kemenangan oposisi di bawah Gonzalez. Sedangkan sejumlah negara lainnya mendesak transparansi hasil pemilihan dibuka ke publik.