Mardani Sebut Kasus Hasyim Asyari Tamparan Buat KPU: Pilih yang Punya Integritas, Jangan Lagi Ada Pesanan

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut pemecatan Hasyim Asyari akibat kasus asusila menjadi tamparan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mardani mengingatkan, ke depan pemilihan anggota KPU harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai ada komisioner pesanan. 

"Saya setuju ini menjadi hal yang membuat kita harus merenung, menyelesaikan masalah ini, karena ini berulang. Kisah periode lalu suap, kisah sekarang urusan etika. Oleh karena itu, ini menjadi tamparan buat kami di Komisi II untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk 'ini jalur saya', jangan. Pilih yang punya integritas dan kapasitas. Jangan lagi ada pesanan," ujar Mardani, Kamis, 4 Juli. 

Mardani lantas membeberkan, pada saat pemilihan komisioner KPU, waktu pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dilaksanakan dalam tiga hari. Namun di hari kedua, kata dia, sudah bocor nama-nama komisioner terpilih.  

"Saya sempat diundang di salah satu TV, saya bilang 'kalau ini besok yang dipilih, berarti memang ada skenario' dan itu buruk. Dan kalau karena kasus sekarang, bisa jadi skenario itu terbukti bahwa ada pesanan-pesanan," beber Mardani. 

Menurut anggota komisi bidang kepemiluan itu, banyak calon komisioner KPU yang bagus pada saat paparan dan rekam jejaknya atau track recordnya.  

"Itu bagus (tapi) tidak terpilih, sedih. Saya waktu itu sangat terkesan sama yang dari Sulawesi Utara, perempuan, bagus sekali, tapi tidak terpilih," ungkap legislator dapil Jakarta itu. 

Ketua DPP PKS itu pun tak menyangkal jika ada tarik menarik kepentingan saat pelaksanaan fit and proper test lalu. Sehingga ia tak menepis bahwa ada skenario di balik terpilihnya Hasyim sebagai ketua KPU. 

"Sama dengan pernyataan saya, waktu hari kedua fit n proper test karena sudah keluar nama itu, saya bilang kalau nama itu besok ada dan betul dan exactly the same 100 persen sama, maka ada skenario," katanya. 

Untuk itu, kata Mardani, Komisi II DPR akan memanggil KPU dan DKPP untuk meminta penjelasan terkait masalah Hasyim. Sekaligus berkoordinasi dengan Kemendagri.

"Karena ini masalah besar, pandangan saya ini mesti dipanggil. Saya akan menyuarakan di komisi, segera duduk bareng dengan KPU, DKPP, Kemendagri untuk membahas masalah ini," pungkasnya.