Jelang Deadline Penggusuran di Lahan UIII, DPR Minta Kemenag Kasih Solusi Terbaik untuk HKI Juanda

JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Agama duduk bersama mengajak semua pihak mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan Gereja HKI Juanda yang terancam digusur karena berdiri di atas lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat.  

Menurut Yandri, Kemenag perlu menjembatani pihak Gereja HKI Juanda dengan pihak rektorat UIII. Apalagi, batas waktu atau deadline penggusuran lahan hanya kurang dari dua hari.  

Sebelumnya, kedua belah pihak bahkan sudah diadvokasi oleh PGI dan Gusdurian agar Kemenag bisa merespons persoalan tersebut. 

"Ya memang perlu ada yang menjembatani supaya tidak ramai, tidak banyak salah paham, tidak digoreng-goreng di media sosial, di media masyarakat. Persoalan itu memang hak UIII, tapi ini kan persoalan kebangsaan yang perlu kita kembangkan dan kita pelihara," ujar Yandri kepada wartawan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni.

Anggota komisi bidang keagamaan itu pun menyarankan agar Kemenag segera memberikan solusi agar masalah Gereja HKI Juanda dan UIII bisa terselesaikan dengan baik. Terlebih, Yandri menilai, persoalan ini sensitif karena bisa menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. 

"Saran saya memang duduk bersama lah, supaya tidak ribut, supaya tidak yang saya bilang tadi, diolah-olah di media sosial atau para pihak yang mungkin tidak senang dengan bangsa ini utuh. Saya kira itu penting sekali, sangat sensitif kalau itu dipaksakan itu," kata Yandri.

Yandri meminta Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Kristen proaktif menyikapi permasalahan tersebut agar segera ada titik temu. Misalnya, turut memantau langsung bangunan Gereja HKI Juanda yang berdiri di atas lahan kampus UIII. 

"Ya saran saya, karena Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, coba itu diperdalam, dirunut persoalannya sehingga ada titik temu. Jadi jangan pakai pokoknya-pokoknya, ramai nanti. Kita sarankan itu ya Kementerian Agama," kata Yandri. 

"Karena di Kemenag, Bimas per (agama) itu ada ya, semua Bimas ada, dan mungkin yang paling tepat untuk turun ke lapangan, merajut semua persoalan itu sehingga ada solusi yang terbaik," imbuh Waketum PAN itu.