Disebut PHP Ajak Angkot Jakut Gabung Jaklingko, Dishub DKI Akui Anggaran Transjakarta Terbatas 

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku PT Transjakarta memiliki anggaran yang terbatas dalam meningkatkan cakupan layanan angkutan yang diintegrasikan dengan sistem Jaklingko.

Karenanya, rencana penambahan 4 rute Mikrotrans yang menggandeng angkutan kota (angkot) di wilayah Jakarta Utara tidak bisa langsung diterapkan. Hal inilah yang membuat Pemprov DKI dianggap memberi harapan palsu kepada sopir dan pemilik angkot-angkot tersebut.

"Kita menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk integrasi Mikrotrans ke Transjakarta," kata Syafrin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei.

Syafrin mengaku upaya menggandeng armada-armada angkot menjadi Mikrotrans dengan rute rute JAK111, JAK114, dan JAK116, dan JAK119 masih berproses. Hanya saja, realisasinya berrahap.

"Tentunya seperti tahun ini, tentu akan ada penambahan. Tidak otomatis langsung semuanya diimplementasikan. Itu sedang disiapkan Transjakarta," ujar Syafrin.

Senada, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengaku pihaknya masih membahas kesiapan integrasi angkot bergabung ke sistem tarif pembayaran Jaklingko dengan Pemprov DKI. Sejalan dengan itu, Transjakarta juga masih menyiapkan kendaraan yang diremajakan untuk angkot-angkot tersebut.

"Prosesnya itu SK (surat keputusan peremajaan angkutan), lalu setelah SK keluar, nanti akan proses kontrak dengan Transjakarta, baru penyiapan kendaraan," tutur Welfizon.

Sejumlah sopir angkot menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 15 Mei. Mereka berramai-ramai membawa armada angkutan kotanya memenuhi ruas jalan depan kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tersebut.

Para sopir dan pemilik armada angkot dengan rute 03, 05, 09, dan 07 wilayah Jakarta Utara ini mengungkapkan keluh kesah hingga merasa diberi harapan palsu oleh Pemprov DKI.

Perwakilan pemilik angkot Jakut, Waridin, mengaku mereka telah ditawarkan untuk bergabung dengan sistem tarif Jaklingko dan meremajakan armadanya menjadi Mikrotrans sejak beberapa tahun lalu.

Namun, hingga kini, janji menggandeng angkot di 4 rute menjadi Mikrotrans tersebut tak kunjung dipenuhi.

Yang terjadi, Pemprov DKI malah mengaktifkan layanan bus Transjakarta 10M rute Pulo Gadung - Wali Kota Jakarta Utara. Rute ini pun sempat didemo oleh para sopir angkot tersebut.

"Kami punya mobil ini bukan sekonyong-konyong gubernur kasih armada. Kami kredit, ada DP-nya, kami cari ke sana-ke mari. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai hari ini 4 jalur Jaklingko itu tidak berjalan," ungkap Waridin di Balai Kota DKI Jakarta.